Sebanyak 96,95 persen hutan mangrove di kawasan pantai utara Jawa Tengah, rusak. Penyebabnya, alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak, permukiman, industri, dan pengembangan pariwisata. Demikian pendapat Sri Puryono dalam bidang manajemen sumber daya pantai Universitas Diponegoro, di Gedung Pascasarjana Undip, Kota Semarang, Selasa (30/6). Kini, Sri Puryono menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah.
Puryono mengungkapkan, dari 95.334 hektar hutan mangrove di kawasan pantai utara (pantura) Jateng, seluas 61.194,16 hektar (64,19 persen) rusak berat, 31.237,53 (32,76 persen) hektar rusak sedang. Adapun lahan yang berpotensi mangrove seluas 77.326 hektar.
“Kerusakan terparah terdapat di Kota Semarang, Kabupaten Batang, Demak, dan Pati. Umumnya karena beralih fungsi menjadi industri dan permukiman,” kata Puryono. Penyebab lainnya, pengembangan pariwisata yang tidak berwawasan lingkungan dan penebangan liar. Lahan mangrove kritis menyebabkan hilangnya ekosistem penahan gelombang, musnahnya habitat hewan-hewan yang hidup di tepi pantai, dan polutan yang berasal dari hulu sungai dan udara tidak lagi dapat dinetralisir.
Sri Puryono mengatakan, hal paling mendesak untuk mengatasi kerusakan itu adalah perumusan aturan oleh pemerintah daerah yang memuat tata ruang wilayah pesisir. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Setelah ada aturan berupa peraturan daerah, pemda yang bersangkutan dapat membuat rencana strategi (renstra) pengelolaan wilayah pesisir,” katanya.
Dalam tata ruang wilayah pesisir, terdapat keharusan bagi pemda untuk menerapkan sistem zonasi di wilayah pesisir, berupa zona konservasi, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Untuk itu, Pemprov Jateng menginstruksikan pemkab/ pemkot untuk segera merumuskan perda tersebut. Alasannya, dari 13 kabupaten/kota yang terdapat di pantura, hanya Pemalang yang memiliki perda mengenai tata ruang wilayah pesisir.
Rektor Undip Susilo Wibowo berharap, Puryono dapat memberikan sumbangan secara nyata terhadap penanganan kerusakan mangrove, seperti dengan membuat “bank mangrove”. (ILO)
Sumber: Kompas, 01 Juli 2009
Puryono mengungkapkan, dari 95.334 hektar hutan mangrove di kawasan pantai utara (pantura) Jateng, seluas 61.194,16 hektar (64,19 persen) rusak berat, 31.237,53 (32,76 persen) hektar rusak sedang. Adapun lahan yang berpotensi mangrove seluas 77.326 hektar.
“Kerusakan terparah terdapat di Kota Semarang, Kabupaten Batang, Demak, dan Pati. Umumnya karena beralih fungsi menjadi industri dan permukiman,” kata Puryono. Penyebab lainnya, pengembangan pariwisata yang tidak berwawasan lingkungan dan penebangan liar. Lahan mangrove kritis menyebabkan hilangnya ekosistem penahan gelombang, musnahnya habitat hewan-hewan yang hidup di tepi pantai, dan polutan yang berasal dari hulu sungai dan udara tidak lagi dapat dinetralisir.
Sri Puryono mengatakan, hal paling mendesak untuk mengatasi kerusakan itu adalah perumusan aturan oleh pemerintah daerah yang memuat tata ruang wilayah pesisir. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Setelah ada aturan berupa peraturan daerah, pemda yang bersangkutan dapat membuat rencana strategi (renstra) pengelolaan wilayah pesisir,” katanya.
Dalam tata ruang wilayah pesisir, terdapat keharusan bagi pemda untuk menerapkan sistem zonasi di wilayah pesisir, berupa zona konservasi, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Untuk itu, Pemprov Jateng menginstruksikan pemkab/ pemkot untuk segera merumuskan perda tersebut. Alasannya, dari 13 kabupaten/kota yang terdapat di pantura, hanya Pemalang yang memiliki perda mengenai tata ruang wilayah pesisir.
Rektor Undip Susilo Wibowo berharap, Puryono dapat memberikan sumbangan secara nyata terhadap penanganan kerusakan mangrove, seperti dengan membuat “bank mangrove”. (ILO)
Sumber: Kompas, 01 Juli 2009
