Rudi Hartono sosok pemuda desa asal Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Ia mampu memperkenalkan mangrove berbasis digital ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, mangrove berbasis digital ini satu-satu nya di Kalbar, dan hanya baru dapat dijumpai di lokasi Ekowisata Telok Bediri.

Rudi Hartono satu diantara Pemuda Desa Sungai Kupah menjelaskan, jika dirinya dan pemuda desa lainnya membuat metode penanaman mangrove berbasis digital ini dengan alasan agar wisatawan bisa melihat langsung pertumbuhan mangrove tanpa harus kembali lagi ke lokasi menanam.

“Jadi para wisatawan yang tinggal jauh bisa melihat pertumbuhan nya melalui handphone yang telah di tetapkan titik koordinat nya, tanpa kembali ke sini lagi, ini bukan melarang wisatawan kembali lagi ke sini, tetapi biar mempermudah untuk wisatawan melihat pertumbuhan mangrove nya,” katanya usai ditemui langsung di Sungai Kupah, Kubu Raya, Selasa (24/5/2022).

Lanjut dia, menanam mangrove pun bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan Online dan Offline. Namun, lebih banyak masyarakat yang memilih menanam secara online.

“Mereka datang ke sini, nanti akan diregistrasi namanya, setelah registrasi diisi nanti pengelola akan membawa wisatawan untuk langsung memilih bibit. Usai memilih bibit nantinya wisatawan akan di bawa oleh pengelola untuk menunjukkan titik koordinat yang akan di tanam oleh wisatawan,” tuturnya.

Sertifikat online nantinya akan di kirimkan ke wisatawan jika sudah selesai melakukan penanaman mangrove secara digital, dan di dalam sertifikat tersebut pun berisikan foto wisatawan yang sedang menanam mangrove, kode pohon yang ditanam, dan juga tanda tangan Kepala Desa.

“Aplikasi yang digunakan ada di playstore, namun aplikasi tersebut sebelumnya memang digunakan untuk menetapkan titik koordinat rumah pribadi maupun tempat usaha, nah kami mencoba memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menetapkan titik koordinat mangrove secara digital, dan ternyata bisa, maka dari itu kami bersama pemuda desa lainnya terus memperkenalkan mangrove digital ini,” ucapnya.

Rudi pun berharap agar kedepannya mangrove berbasis digital ini akan terus berkembang di waktu yang akan datang.

BATULICIN -  Pemanfaatan mangrove sedang gencar dilakukan di beberapa daerah pesisir pantai di Kalsel. Salah satunya Desa Pagatanbesar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanahlaut, mengembangkan potensi lahan mangrobe menjadi obyek wisata.
Desa Pagatanbesar memiliki potensi alam berupa pesisir pantai yang indah dan sangat panjang dibanding pesisir obyek wisata alam lainnya. Tak mengherankan jika sekelompok masyarakat pesisir yang peduli, mulai melakukan pembersihan di sekitat pesisir pantai dipimpin kepala desa.
Letak Desa Pagatanbesar dari lokasi obyek wisata Pantai Takisung hanya sekitar lima kilometer.
Tidak ingin Desa Pagatanbesar hanya sebagai lintasan, warga setempat memberikan pilihan wisata kepada pengunjung Pantai Takisung.
Apa pilihan itu? Obyek ekowisata mangrove. Memang, saat ini tumbuhan mangrove di Desa Pagatanbesar belum rimbun seperti kondisi ekowisata mangrove pantai Indah Kapuk di DKI Jakarta atau ekowisata mangrove di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Meski begitru, di kawasan budidaya tanaman mangrove itu sudah tak terhitung warga berkunjung atau sekadar swafoto bersama teman dekat atau rombongan.
Bagi yang punya hobi memancing, ada dua jembatan yang dibikin hingga ke bibir pantai. Di situ setiap sore hingga malam hari ada saja yang memancing ikan.
Jika ingin salat atau berteduh menikmati hidangan di dalam kawasan hutan mangrove, tersedia dua gazebo untuk berkumpul dan berteduh, jika lelah berjalan.
Fasilitas lainnya seperti tempat ibadah dan kamar kecil untuk buang air atau mandi belum dibangun karena keterbatasan dana swadaya dari masyarakat.
Samdiani, Kepala Desa Pagatanbesar, mengaku potensi ekowisata mangrove terinspirasi dari ekowisata mangrove di luar daerah. “Saya tidak pernah melihat langsung hanya melalui internet saja. Tapi itu sudah memotivasi kami mewujudkan ekowisata mangrove,” ujarnya.
Tahun ini, dana yang bersumber dari program kawasan pesisir tangguh (PKWT) digelontorkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berakhir.
PKWT di Tanahlaut ini ada tiga desa, Takisung dan Desa Tabanio. Cuma hanya Desa Pagatanbesar yang sejak awal program PKWT bergulir 2014 lalu, kawasan hutan mangrove itu akan dikembangkan menjadi obyek wisata.
Bagaimana dana tahun ini? Samdiani mengaku sebelumnya dana desa dicairkan pemerintah, penanaman dan perawatan serta budidaya mangrove didanai secara swadaya. 

Tribun Banjarmasin

Ketua Ikebana Kabupaten Bangka Ervawi bersama Kepala Unit Laut Bangka Rizky beberapa waktu lalu melakukan penanam bakau di Pantai Rebo.

BANGKA--Menanggapi aspirasi Ikatan Keluarga Besar Kenanga (Ikebana), Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Kurtis respek atas usaha Ikebana dan masyarakat Kenanga yang melakukan penghijauan dan peduli terhadap magrove di Pantai Rebo.
"Itu kawasan hutan lindung. Saya tidak tahu ada sertifikat itu. Kalau untuk kawasan hutan sekarang sudah diambilalih oleh provinsi kewenangannya jadi bisa berkonsultasi ke provinsi dan juga DPRD provinsi.Kalau kami hanya menangani pariwisata sedangkan untuk lingkungan ke komisi III," jelas Kurtis saat mendengarkan aspirasi Ikebana, Srnin (5/6/2017) di Ruang Banmus DPRD Kabupaten Bangka.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Sufiyan, sebagai anggota dewan mereka berusaha menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Untuk membahas masalah ini dikatakannya bisa melalui gabungan komisi.
"Ini kan konflik kepentingan di satu sisi kepedulian masyarakat melestarikan magrove disisi lain pelaku usaha menklaim secara sepihak tapi kita akan mencari tahu bagaimana prosesnya. Saya juga agak simpang siur kenapa pantai itu sampai dinamakan Pantai Mang Kalok. Kita mengecek status tanah itu walau kehutanan jadi kewenangan provinsi tapi pantai itu berada di wilayah kita," jelas Sufiyan dari Partai Demokrat.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Imelda, menyarankan agar Ikebana menyampaikan surat secara resmi kepada DPRD Kabupaten Bangka sehingga persoalan ini bisa dibahas oleh dewan dengan memanggil pihak-pihak terkait.
Namun untuk kawasan hutan ini menjadi kewenangan pihak provinsi sehingga Ikebana bisa menyampaikan kepada pihak pemerintah provinsi.

BANGKA POS

MOLIBAGU - Dinas pariwisata dan budaya (Disparbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) akan mengembangkan objek wisata mangrove. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
Kepala Disparbud Bolsel Resli Paputungan mengatakan, pemda telah mengusulkan proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Setelah melalui verifikasi di instansi teknis, akhirnya diputuskan objek wisata mangrove Bolsel memenuhi syarat untuk diusulkan dalam permintaan DAK 2018," katanya pada Senin (5/6/2017)
Upaya pemkab Bolsel untuk mengembangkan wisata bahari yang telah dipersiapkan sejak lama.
"Alhamdulilah, usulan Bolsel diterima dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tingkat pusat," kata Resli.
Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata Sulut Rillya Gobel mengatakan, objek wisata mangrove yang diusulkan hanya beberapa daerah di Sulut. Diantaranya, Bolsel yang paling siap karena telah memiliki lokasi di Panango dan Deaga.
"Kita berdoa tahun depan, bisa diterima oleh Kemenpar dan Kemenkeu," ujarnya.

Tribun Manado

KULONPROGO – Objek wisata (Obwis) Mangrove di Pedukuhan Pasir Kadilangu dan Pasir Mendit, Desa Jangkaran, Temon semakin terkenal. Bahkan banyak dikunjungi wisatawan. Banyak pihak menilai, obwis yang berada persis di ujung landasan pacu New Yogyakarta International Airport (NYIA) itu akan berkembang besar jika bandara telah beroperasi dua tahun ke depan.
Namun, masih ada persoalan atau kendala yang harus dihadapi, yakni akses menuju obwis Mangrove tersebut. Terlebih dua pedukuhan di Desa Jangkaran itu bisa dikatakan terisolasi, terjepit di sisi selatan Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Sementara di sisi timurnya Sungai Bogowonto.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menuturkan, sudah lama melihat potensi dua pedukuhan ini. Obwis Mangrove di dua pedukuhan ini akan menjadi wisata andalan di Kulonprogo.
”Satu persoalan yang masih harus dicarikan jalan keluarnya yakni akses masuk menuju objek wisata tersebut,” ucapnya kemarin (30/5).

Dijelaskan, ada tiga opsi yang memungkinkan untuk diambil. Yakni membeli tanah di wilayah Purworejo untuk akses masuk menuju lokasi atau membuat jembatan penghubung di sisi timur Pedukuhan Pasir Kadilangu. Jika bisa dibeli, maka akan lebih mudah mengelola atau mengaturnya, karena menjadi asset milik Pemkab Kulonprogo. Sementara itu, jika membuat jembatan biayanya jelas cukup mahal, karena sungainya sangat lebar.

”Cukup memungkinkan membuat jembatan apung seperti di Cilacap, namun untuk itu juga perlu dilakukan kajian secara detail,” jelasnya.

Salah satu Pengelola Obwis Mangrove Septian Wiyanta menyatakan, pihaknya menyambut baik perhatian Bupati Kulonprogo yang ingin memajukan wisata Mangrove. ”Kalau yang dipilih membeli tanah, saya kira bagus. Tentunya harus dilakukan pembicaraan antara gubernur DIJ dan dan Jateng,” ucapnya.

Sementara opsi membuat jembatan apung juga dinilai tak kalah bagus, lanjutnya, hanya saja kajiannya memang harus benar-benar dilakukan secara matang. Terutama terkait data banjir sungai yang terjadi dan bagaimana tipikal muara Sungai Bogowonto.
”Sungai Bogowonto kalau banjir biasanya sampai permukaan tebing sungai, namun kalau pas banjir besar, bisa meluap sampai perkampungan. Itu yang harus dipikirkan,” lanjutnya.
Menurutnya, hal yang tak kalah mendesak saat ini yakni kerawanan di titik masuk ke obwis. Koordinasi antara Kabupaten Kulonprogo (DIJ) dan Purworejo (Jateng) harus segera dilakukan. ”Titik masuk di Jalan Daendels menuju Wisata Mangrove sejauh ini sangat rawan kecelakaan. Mungkin perlu dipasang lampu merah atau rambu yang cocok,” ucapnya. (tom/ila/ong)



radar jogja

 

BANJIR ROB - Rumah warga tenggelam akibat air laut pasang atau banjir rob di Desa Sriwulan, Sayung, Demak, Jumat (2/6)

DEMAK - Kepala Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung menilai penanaman mangrove di wilayahnya sudah sulit dilakukan. Hal itu karena menurutnya, gelombang yang ada di sana cukup besar.
"Susah kalau ditanami mangrove karena gelombangnya cukup tinggi. Baru mau ditanami pasti bibitnya sudah rusak dulu disapu. Kalau daerah Morosari ke Barat memang masih bisa," jelas Zamroni, Jumat (2/6/2017).
Menurutnya penanaman Mangrove akan bisa dilakukan di Sriwulan saat sabuk pantai atau tanggul laut sudah dibangun. Hal itu karena akan mengurangi kekuatan gelombang.

Banjir Rob atau air pasang menggenangi desa Sriwulan kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jumat 2 Juni 2017 (tribunjateng/rival almanaf)

"Rob itu sebenarnya di mana-mana sama saja, tinggal penanganannya, di Genuk, Semarang, cepat ditangani, sehingga imbasnya ke kami," imbuhnya.
Terpisah Wakil Bupati Demak, Djoko Sutanto mengakui Demak memang terdampak abrasi paling parah dibandingkan dengan beberapa daerah lain di pantai utara Jateng.
"Panjang pantai Demak sepanjang 34 km, namun abrasinya seluas 798 hektare," tambah Djoko.
Dari ratusan hektare yang terkena abrasi itu, Kecamatan Sayung menduduki peringkat tertinggi dengan 420 hektare, baru disusul Karangtengah dengan 57 hektare.

Banjir Rob atau air pasang menggenangi desa Sriwulan kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jumat 2 Juni 2017 (tribunjateng/rival almanaf)

 "Abrasi di Demak terutama Sayung merupakan yang tertinggi beberapa dukuh hilang. Untuk itu kami memang menggalakan penanaman Mangrove sebagai langkah penanggulangan," jelasnya.


Tribun Jateng

JAKARTA - Ekosistem mangrove di Indonesia terus mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan. Dibutuhkan peran serta seluruh pihak untuk menanggulanginya.
Direktur Konservasi Tanah dan Air, Dirjen BPDAS-PS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan M. Firman mengatakan, saat ini luas mangrove di dunia 15 juta hektar. Di Indonesia terdapat 3,4 juta hektare, namun 1,8 juta atau 54% di antaranya mengalami degradasi.

“Berbagai kepentingan seperti tambak, pemukiman, perkebunan, industri dan infrastruktur pelabuhan, seringkali mengorbankan keberadaan mangrove,” ujarnya, dalam rilis yang diterima Jumat (2/6/2017).
Meski begitu, sebagai negara yang memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, Indonesia terus berupaya menjaga kelestarian hutan mangrovenya.
Menurut dia, saat ini, dibutuhkan rehabilitasi mangrove secara terus-menerus minimal 50.000 hektare setiap tahun. Sayangnya kemampuan anggaran pemerintah hanya sekitar 500 hektare setiap tahun.
Dia menekankan pentingnya merehabilitasi dan mempertahankan mangrove. Dia menjelaskan, mangrove adalah benteng alami dari abrasi. Bahkan bencana tsunami bisa diredakan jika vegetasi mangrove terjaga baik.
Secara ekonomi, mangrove juga menjadi lokasi pemijahan berbagai satwa komersial seperti ikan, udang, dan kepiting.
“Mangrove juga menyimpan karbon lebih banyak daripada hutan daratan. Sehingga perannya pada mitigasi perubahan iklim global sangat penting,” katanya.
Dalam merehabilitasi kawasan mangrove, KLHK memberikan bantuan 25.000 bibit ke per kelompok tani atau masyarakat dalam setahun. Pembagian bibit ini pun harus bergilir bagi kelompok tani yang berbeda.
Di tengah keterbatasan anggaran, pihaknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan RHL. Termasuk dengan BUMN dan swasta yang punya program CSR.
“Sudah ada beberapa kerjasama penanaman pohon dengan BUMN dan swasta. Ini akan kami terus tingkatkan untuk mendukung program RHL,” katanya.
Selain mengajak keterlibatan pihak swasta, Muhajir mengaku diperlukan sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat yang harus terus diingatkan bahwa menanam dan menjaga lingkungan penting artinya bagi kehidupan generasi anak-cucu kelak.
Sementara itu, Syarifuddin bersama Kelompok Tani Sumur bergerak tanpa pamrih, merehabilitasi mangrove di Delta Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kota Takalar, Sulawesi Selatan. melakukan penanaman mangrove secara swadaya.
Jika ditotal, Syarifuddin sudah mengeluarkan dana sekitar setengah miliar rupiah untuk menghijaukan delta Takalar. Jumlah tersebut lebih efisien, bila dibandingkan dengan standar biaya untuk penanaman mangrove pada proyek-proyek pemerintah, yang nilainya bisa lebih dari Rp3 miliar.
Perjuangan yang dilakukan menuai hasil. Kini hutan mangrove di delta Takalar sudah mencapai 30 hektare. Mangrove berbagai jenis, mulai dari Rhizopora, Apicena, Bruguera, dan jenis lain telah tumbuh setinggi lebih dari dua meter.
Sejumlah penghargaan, sudah diterima Syarifuddin maupun kelompok tani Sumur sebagai bukti jerih payah yang dilakukan.
Syarifuddin menuturkan, sejauh ini dirinya baru dua kali mendapat dukungan langsung penanaman mangrove lewat program Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Mengajak Peran Serta Swasta
KLHK sendiri terus melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan hutan mangrove dan pantai, seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mangrove dan kerjasama dengan sektor swasta. RHL mangrove yang telah terealisasi pada tahun 2010-2014 sebesar 31.675 hektar.
Sedangkan di 2015 – 2019 rehabilitasi mangrove dialokasikan seluas 2000 hektar, dengan asumsi 400 hektar/tahun.
Sementara itu, pola kemitraan juga terus didorong untuk dapat mengoptimalkan rehabilitasi mangrove, yang kian tahun terus terkendala keterbatasan anggaran.

MEDAN -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menyarankan kepada para pelajar SD, SMP, dan SMA agar lebih mencintai hutan mangrove. Apalagi, hutan mangrove yang dijadikan kawasan wisata juga merupakan sarana belajar bagi mereka.
"Sebab, mencintai lingkungan dan alam itu, termasuk mata pelajaran bagi siswa dan harus disosialisasikan para guru-guru di sekolah," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut Dana Tarigan, di Medan, kemarin.
Menurut Dana, selama ini hutan mangrove yang ada di beberapa daerah di Provinsi Sumatra Utara sudah banyak mengalami kerusakan cukup parah. Penyebabnya adalah pembalakan liar dan alih fungsi hutan mangrove menjadi areal perkebunan sawit serta tambak udang.
"Pemerintah harus menyelamatkan hutan mangrove tersebut dari kerusakan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengaja mencari keuntungan pribadi, " ujar Dana.
Direktur Konservasi Tanah dan Air pada Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS-PS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) M Firman mengatakan, ekosistem mangrove di Indonesia terus mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan. Saat ini, kata dia, luas mangrove di dunia sekitar 15 juta hektare. Di Indonesia, terdapat 3,4 juta hektare mangrove dengan 1,8 juta di antaranya atau 54 persen mengalami degradasi.
“Degradasi mangrove akibat berbagai kepentingan, seperti tambak, permukiman, perkebunan, industri, dan infrastruktur pelabuhan.Hal-hal ini yang seringkali mengorbankan keberadaan mangrove,” ujar Firman, di Jakarta.
Meskipun demikian, Firman melanjutkan, sebagai negara yang memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, Indonesia terus berupaya menjaga kelestarian hutan mangrovenya.Menurut dia, saat ini dibutuhkan rehabilitasi mangrove secara terus-menerus minimal 50 ribu hektare setiap tahunnya. Sayangnya, kemampuan anggaran pemerintah hanya sekitar 500 hektare setiap tahun.
Karena itu, Firman menekankan pentingnya merehabilitasi dan mempertahankan mangrove. Apalagi, mangrove adalah benteng alami dari abrasi. Bahkan, bencana tsunami bisa diredakan jika vegetasi mangrove terjaga baik. Secara ekonomi, mangrove juga menjadi lokasi pemijahan berbagai satwa komersial seperti ikan, udang, dan kepiting.
“Mangrove juga menyimpan karbon lebih banyak daripada hutan daratan. Sehingga perannya pada mitigasi perubahan iklim global sangat penting,” ujar Firman.
Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Jeneberang-Saddang, Muhajir, menyatakan, anggaran yang terbatas membuat pemerintah harus adil dalam pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), seperti kebun bibit rakyat (KBR).
Oleh sebab itu, kata Muhajir, lokasi yang sudah pernah mendapat kegiatan program KBR tak lagi menjadi prioritas. Sebab, banyak lokasi lain yang juga membutuhkan dukungan anggaram pemerintah.
Pada 2017, BPDAS-HL Jeneberang-Saddang merencanakan untuk melaksanakan program KBR sebanyak 30 unit pada wilayah daratan maupun mangrove. "Tiga hingga empat KBR di antaranya untuk rehabilitasi mangrove," kata Muhajir.
Dalam rehabilitasi mangrove, KLHK memberikan bantuan 25 ribu bibit ke per kelompok tani atau masyarakat dalam setahun. Pembagian bibit ini pun harus bergilir bagi kelompok tani yang berbeda. Di tengah keterbatasan anggaran, BPDAS-HL Jeneberang-Saddang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk  melaksanakan RHL. Termasuk dengan BUMN dan swasta yang punya program CSR.
“Sudah ada beberapa kerja sama penanaman pohon dengan BUMN dan swasta. Ini akan kami terus tingkatkan untuk mendukung program RHL,” katanya.
Selain mengajak keterlibatan pihak swasta, Muhajir mengatakan, diperlukan sosialisasi untuk  mengubah pola pikir (mind set) masyarakat secara terus-menerus. Masyarakat harus terus diingatkan bahwa menanam dan menjaga lingkungan memiliki arti penting bagi kehidupan generasi anak-cucu kelak. Salah satunya dengan menjaga ekosistem mangrove yang keberadaannya begitu penting.


Antara

Wilayah daratan pantai Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi, Brebes sudah dikenal mengalami abrasi yang terjadi sejak tahun 1985. Hingga tahun 2010, sekitar 850 Ha lahan tambak dan sawah masyarakat hilang tergerus pengikisan tersebut. Tak bisa dipungkiri, kondisi tersebut dapat menyebabkan efek domino masyarakat yang terancam kehilangan mata pencaharian, pengangguran, kemiskinan, hingga urbanisasi.

Kondisi yang memprihatinkan ini ternyata menggerakkan nurani salah satu masyarakatnya, yaitu Mashadi. Berbekal kekhawatiran abrasi yang bisa melenyapkan kampungnya, pria tersebut mengajak warga sekitar untuk melakukan kegiatan penanaman mangrove kembali untuk mencegah dampak abrasi yang semakin meluas.

Perjuangan tangguh penanaman pohon mangrove ini dilakukan Mashadi sejak tahun 2005. Ada banyak kegiatan yang dilakukan pria tersebut untuk menyelamatkan kampungnya, mulai dari pengelolaan pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan kelembagaan kelompok, kampanye kesadaran masyarakat, hingga perlindungan kawasan hutan mangrove.

Tak hanya itu saja, Mashadi juga melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal, pemanfaatan lahan kritis, hingga membentuk Satuan Tugas Penjaga Segara (Satgas Gara) dan pertanian berkelanjutan demi mempertahankan wilayah kampung mereka dari risiko abrasi.

Mashadi berhasil membuktikan kalau kondisi alam yang tak bersahabat bukan berarti membuat dia dan warga masyarakat lainnya tidak bisa melakukan apa-apa. Tak menyerah dengan keadaan, Mashadi akhirnya berhasil membuktikan kalau perjuangannya tidak pernah sia-sia. Saat ini, 25 hektar tambak yang terancam dapat dilindungi. Dari 22 Ha terdampak, mereka dapat mengelola hingga 16 Ha.

Hingga kini sudah lebih dari tiga juta pohon mangrove yang tertanam di wilayah tersebut. Bahkan, hutan mangrove ini menjadi potensi wisata baru yang menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Desa Kaliwlingi. Hampir semua tambak yang ada di wilayah tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk budidaya perikanan.

Kepedulian yang besar di bidang lingkungan ini membuat pria kelahiran 1 April 1971 tersebut sukses meraih penghargaan bergengsi nasional. Mashadi menerima Kalpataru dari Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2015 lalu di Istana Negara. Selain itu, perjuangan Mashadi pun membuatnya sukses terpilih menjadi Pejuang Tangguh Panadol dan tampil di acara Kick Andy.

Mashadi menjadi sosok inspiratif yang membuktikan ketangguhannya untuk tak menyerah dengan keadaan.


Tonton video perjuangan tangguh Mashadi selengkapnya di sini, yuk!

Delegasi Pemerintah Timor Leste datangi Pantai Duta Probolinggo (Foto: M. Rofiq)

Probolinggo - Pemerintah Timor Leste mendatangi Pantai Duta di Desa Randutatah, Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kedatangan delegasi negara tetangga itu bertujuan untuk melihat dari dekat pengelolaan konservasi mangrove yang dilakukan masyarakat setempat di kawasan wisata tersebut.

Delegasi Pemerintah Timor Leste dipimpin Director General of Forestry, Coffe and Industrial Plants, Manuel Mendez. Kedatangannya diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo, Minggu (28/5/2017).

Mendez mengatakan bahwa kedatangannya sebanyak bersama tujuh orang bertujuan ingin mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia khususnya Pemkab Probolinggo memotivasi masyarakat tentang kesadaran lingkungan.

"Kalau di Timor Leste kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangat kurang. Bahkan mereka sangat acuh dan tidak mau tahu tentang lingkungannya. Oleh karenanya, kami ingin tahu apa saja yang dilakukan pemerintah di sini sehingga masyarakat ikut berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan," kata Mendez.

Pengelola Pantai Duta, Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa Pantai Duta awalnya tidak seperti sekarang ini. Ketika itu Pantai Duta tidak terawat dan kotor. Berangkat dari kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, akhirnya dirinya melakukan penanaman mangrove.

"Setelah mangrove tumbuh, barulah datang CSR dari PJB Paiton yang mulai menanam pohon cemara laut. Dari situlah akhirnya keberadaan disini mulai berkembang hingga akhirnya bisa seperti sekarang," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan Pemerintah Timor Leste melihat-lihat dari dekat keberadaan mangrove center dan lokasi lingkungan Pantai Duta yang sudah tertata dengan baik melalui deratan mangrove dan cemara laut.

Detik