Didik Wahyudi (tengah) memperlihatkan salah satu produk dari mangrove yang bisa memiliki nilai ekonomis. SUMBER FOTO : http://unissula.ac.id/ (KOMUNIKA ONLINE)

Jakarta - Buah mangrove yang dipandang sebelah mata ternyata mempunyai manfaat jika diolah menjadi tepung mangrove untuk berbagai bahan dasar olahan seperti peyek mangrove, stik mangrove, kue lumpur dan lain-lain.

Hal itu diketahui setelah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, melakukan penelitian Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM M) yang berjudul “Pemberdayaan Industri Mangrove secara Berkelompok Melalui Integrasi Pemuda Di Desa Tambak Rejo Kelurahan Tanjung Emas Semarang Utara” yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap daerah pasti punya keunggulan dan keunikan tersendiri dan jika di kelola dengan cermat bukan tidak mungkin menghasilkan banyak hal yang positif,” ungkap Didik Wahyudi, mahasiswa Fakultas agama Islam Unissula yang punya minat di bidang penelitian.

Selain digunakan sebagai tumbuhan pencegah abrasi, tumbuhan mangrove juga dapat dikembangbiakkan melalui pembibitan yang nantinya bisa dijual kepada perusahaan maupun ke pemerintah setempat. Hal ini tentu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Banyak manfaat yang dihasilkan dari budidaya mangrove ini, melihat kondisi dan tempat Desa Tambak Rejo berada persis di bibir pantai,tentunya potensi laut juga dapat diperoleh dari penanaman mangrove.

Namun potensi yang dimiliki Tambak Rejo ini belum tergarap secara optimal sehingga langkah konkrit berupa edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara efisien. Dalam PKM ini yang menjadi mitra adalah para anak-anak, pemuda, dan orang tua.

“Banyak kegiatan yang kami lakukan seperti memberi edukasi tentang mangrove dan lingkungan kepada para pemuda dan anak-anak selama tujuh minggu, pelatihan pengolahan mangrove, serta penanaman mangrove diwilayah Tambak Rejo,” ungkap Didik.

Kegiatan ini berjalan hingga mencapai lima bulan, dan warga pelan-pelan mulai tergerak untuk bisa memanfaatkan potensi alam yang ada. Salah-satunya adalah dengan pembuatan keripik mangrove yang sekarang diusulkan menjadi produk unggulan ibu-ibu PKK Tanjung Emas. Tidak hanya itu, berkat edukasi serta pelatihan yang telah dilakukan mampu menggerakkan warga Tambak Rejo untuk memanfaatkan potensi lainnya seperti pengolahan bandeng presto serta menggandeng salah satu mitra Lazis Baiturrahman untuk memberi pinjaman modal.

Rendy Hendika | unissula.ac.id

MUMBAI: The Bombay high court on Wednesday in an important order paved the way for construction on vacant plots in five layouts under the three-decade-old Bombay Urban Development Project (BUDP) at Versova, Gorai, Charkop, Malwani and Mulund that fall within the 50-metre mangrove buffer zone.

Hearing applications filed by Mhada and housing societies that had been allotted the plots in the late 80s and early 90s, a division bench of Chief Justice Mohit Shah and Justice Anil Menon, exempted it from a 2005 HC order that banned construction activities in the buffer zone. The court noted that the layouts had been substantially developed along with amenities and are located beyond an existing tarred road on the landward side. "The plots that fall in the 50-metre buffer zone but are part of an approved layout for which environmental clearance has been granted by the Union ministry of environment and forest, then it will be treated as falling in the Coastal Regulation Zone II," said the judges, adding, "It is clarified that when deciding on CRZ clearance, the Maharashtra Coastal Zone Management Authority will have to satisfy that the plot is beyond an existing tarred road on the landward side." The HC order will help other similarly placed projects, which had received environmental clearance.

They can now directly approach the MCZMA for approval. Bombay Environmental Action Group on whose PIL, the HC in 2005 had banned construction activities in mangrove areas in 2005, had contended that the plots fall within CRZ I, where no construction is permitted. They also sought that all buildings that had already been constructed between 1994 and 2003 when environmental clearances were granted be declared as illegal. 

 

THE TIMES OF INDIA

KOCHI, - Identifying live crab exports as a potential money spinner, the Indian seafood industry is all set to rear mangrove crabs, so as to scale up the export of the crustacean that commands high price in the global market, particularly in Southeast Asia. The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) has begun farming of crabs in the mangroves of Sindhudurg district in Maharasthra through coastal fishermen.


The UNDP-funded project, with the help of the forest department, has two objectives - to provide a sustainable livelihood for the fishermen and to protect the mangroves. It has identified 15 locations and work has begun in Devgud, Malvan and Vengurla taluks. "About 90 per cent of the life cycle of a crab happens in mangroves. So, they can be reared in ideal conditions. Green mangrove crab is a much sought-after variety and fetches a price of Rs 1,000 to Rs 1,400 a kg in the world market," said P Anilkumar, deputy director at MPEDA.
At present, mud crabs are reared in farms or ponds in states like Andhra Pradesh and Kerala The seeds are supplied by the Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture in Tamil Nadu, the R&D wing of MPEDA, which achieved a breakthrough in crab hatchery technology with one of the highest survival rates in the world. The seeds are farmed by the self help groups of local fishermen and then supplied to the exporters once it reaches full size in around ten months. Live crab exports, mostly done by air from Chennai and Mumbai, are at present pegged around Rs 220 crore annually and has grown only marginally over the past few years.

Once the mangrove rearing becomes widespread, MPEDA hopes to increase it several times. To ensure steady supply of seeds, the agency is in the process of setting up another hatchery in Maharashtra. The crab exports have not picked up in a big way in Maharashtra and Gujarat. "Unlike in Chennai, there aren't many exporters in Mumbai who can share the cost of booking and sending the consignment by air.

The airport insists on exporting a minimum of one container that will involve more cost for us. The government should allow us to send consignments of smaller lots as it will be difficult to source crabs during the off season," said Subhash Sutar, live crab exporter in Mumbai. Since it takes 10 months to rear the mangrove crabs, MPEDA is also planning to allow the fishermen to cultivate softshell crabs in the mean time.

THE ECONOMIC TIMES

Ilustrasi pelestarian hutan bakau (mangrove). (ANTARA/Oky Lukmansyah)

Kami juga melakukan sosialisasi dari satu rumah tangga satu ke rumah lainnya."

Gorontalo (ANTARA News) - "Hutan mangrove memiliki multifungsi, berfungsi secara ekonomi dan berfungsi secara proteksi maupun konservasi, baik itu buah, kayu, maupun daun, semuanya adalah hal-hal yang sangat bermanfaat," kata Profesor Soekristijono Soekardjo dari Institut Sains dan Teknologi (IST).

Namun, ia menilai, tidak semua masyarakat, bahkan pemerintah memahami fungsi tersebut dalam melestarikan bakau (mangrove) yang ada di sekitarnya.

Mangrove merupakan wilayah pesisir yang memiliki ekosistem transisi karena dipengaruhi daratan dan lautan. Hutan ini memiliki ekosistem sendiri dan memiliki fungsi ekologis yang luar biasa.

Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, juga menjadi tempat pemijahan dan asuhan (nursery ground) berbagai macam biota.

Dengan mangrove pula, warga pesisir aman dari abrasi pantai, amukan angin topan, dan tsunami.

Dalam konteks perubahan iklim saat ini, ia mengemukakan, ekosistem mangrove menjadi sangat penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai strategis dalam menyimpan karbon atau mengurangi emisi karbon dioksida.

Sederet alasan tersebut harusnya bisa mencegah tangan-tangan jahil merusak mangrove dengan alasan apa pun.

Teluk Tomini merupakan perairan teluk terluas di khatulistiwa serta memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan menjadi salah satu kekayaan bahari di Indonesia.

Kawasan perairan tersebut juga menjadi jantung segitiga terumbu karang dunia (coral triangle) yang kaya akan flora dan fauna, yakni terdapat kurang lebih 262 jenis karang dan 596 jenis ikan.

Ekosistem yang penting dari kawasan ini adalah ekosistem mangrove yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut laporan Tomini Bay Sustainable Coastal Livelihoods and Management (Susclam), luasan awal wilayah mangrove di Kabupaten Pohuwato lebih dari 13.243 hektare, sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seluas hampir 900 hektare.

Luasan itu kemudian semakin menyusut sejalan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perambahan dalam skala besar, terutama untuk pertambakan dan persawahan.

Dinas Kehutanan Pohuwato mencatat, terdapat 8.233 hektare hutan mangrove di daerah tersebut yang berubah fungsi menjadi tambak dengan jumlah penambak sekitar 997 orang.

Jumlah itu tesebar di Kecamatan Paguat 158 hektare, Kecamatan Marisa 198 hektare, Duhiadaa 978 hektare, Patilanggio 336 hektare, Randangan 2.403 hektare, Wonggarasi 2.473 hektare, Lemito 500 hektare, Popayato Timu 0,32 hektare, Popayato 673 hektare, dan Popayato Barat 507 hektare.

Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga menjelaskan, beberapa faktor internal yang mengakibatkan kerusakan mangrove.

Ia berpendapat bahwa salah satunya adalah belum jelasnya batas kawasan hutan manggrove dengan lahan masyarakat, yang lazim disebut anak peduli lingkungan (APL).

"Selain itu, pengawasan oleh pemerintah desa, kecamatan, Dinas Kehutanan, dan instansi terkait, terutama BKSDA, belum maksimal. Apalagi, anggaran sarana dan prasarana pengamanan mangrove juga minim," katanya.

Bahkan, ia menyatakan, penduduk dari luar daerah berbondong-bondong datang ke Pohuwato demi membuka tambak perikanan di kawasan mangrove.

Meratapi setiap jengkal kerusakan saja tidak cukup. Beberapa tahun terakhir kalangan akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan hingga dukungan lembaga internasional mulai melirik upaya pemulihan mangrove di Pohuwato.

Mangrove for the Future (MFF) merupakan salah satu program yang menggandeng seluruh unsur tersebut, bersatu melawan laju kerusakan dan mengembalikan kehidupan ekosistem.

Project Manager Mangroves for the Future Raquibul Amin mengatakan bahwa program tersebut merupakan respons dari ekosistem yang kompleks. Dampak bencana alam seperti tsunami bisa dikurangi atau diminimalkan.

Sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat, seperti Kelompok Sadar Lingkungan (KSL) Paddakauang, Yayasan Insan Cita, Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya (Japesda), Destructive Fishing Watch (DFW), PKE2L Universitas Negeri Gorontalo, dan LSM perempuan WIRE-G, terlibat dalam setiap kegiatan kemitraan.

"Meskipun program ini judulnya adalah mangrove, sebenarnya apa yang kami lakukan ini tidak terbatas hanya pada hal itu, tetapi juga kepada kegiatan pengelolaan wilayah pesisir secara keseluruhan. Dari inisiasi awal yang banyak terkait dengan rehabilitasi, kemudian sekarang beralih pada konsep memberikan respons terhadap ketahanan masyarakat pesisir," katanya.

Rehabilitasi di antaranya dengan melakukan penanaman kembali bibit mangrove di wilayah yang telah rusak dengan melibatkan masyarakat yang pada sebelumnya tanpa sadar terlibat dalam perusakan mangrove untuk kebutuhan rumah tangga.

Bakau demi masa depan (Mangrove for the Future) juga ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mangrove penting bagi kehidupan dalam jangka panjang.

Selama intervensi program tersebut, masyarakat mulai menyadari potensi pemanfaatan berkelanjutan mangrove untuk menunjang ekonomi rumah tangga.

Kaum perempuan di wilayah pesisir sudah mulai memanfaatkan buah mangrove sebagai bahan makanan pengganti tepung untuk pembuatan kue, pembuatan gula nipah sebagai pengganti gula aren, abon ikan, teh, sirop, dan produk makanan berbasis mangrove lainnya.

Melalui pendidikan di sekolah, siswa juga dijejali dengan pengetahuan pentingnya menjaga dan memelihara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi mangrove.

"Kami sudah berpartisipasi, baik dari kaum perempuannya maupun masyarakat nelayan, ramai-ramai menanam mangrove. Kami juga melakukan sosialisasi dari satu rumah tangga satu ke rumah lainnya," kata Ketua KSL Paddakauang di Desa Torosiaje Jaya, Kecamatan Popayato.

Menurut dia, nelayan di Torosiaje juga diberi pelatihan membudidayakan ikan karang, seperti kerapu macan dan ikan kue, dengan cara jaring apung.

"Hasilnya kami nikmati sekarang ini karena sudah panen. Hasil panen sembilan jaring saja bila dijual bisa mencapai 30 juta rupiah," katanya menambahkan.


ANTARA NEWS

Studi terbaru yang diterbitkan dalam Prosiding jurnal Royal Society A telah menunjukkan bahwa hutan mangrove dapat memainkan peran penting dalam melindungi wilayah pesisir dari kenaikan permukaan laut sebagai akibat dari perubahan iklim.
Dalam studi tersebut, para peneliti telah menggunakan simulasi matematika termutakhir sehingga mereka dapat mempelajari bagaimana hutan mangrove di Selandia Baru akan merespon terhadap peningkatan permukaan air laut.
Barend van Maanen dari Universitas Southampton mengatakan, "Saat hutan mangrove mulai membentuk, penciptaan jaringan saluran berlangsung sangat cepat. Arus pasang surut, transportasi sedimen dan mangrove secara signifikan mengubah lingkungan muara, menciptakan jaringan saluran padat".





Para peneliti melihat bahwa di mana mangrove tidak hadir daerah mendapatkan pengaruh buruk erosi yang sangat besar, dan air secara leluasa bergerak lebih ke dalam. Tapi daerah di mana mangrove hadir, gundukan tanah terbangun di sekitar akar bakau dan mengurangi daya rusak gelombang dan energi pasang surut.
Bahkan ketika kenaikan permukaan air laut berlangsung, mangrove menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan elevasinya di zona intertidal atas. Karin Bryan, profesor dari University of Waikato, masih melihat adanya pandangan bahwa di Selandia Baru, mangrove dilihat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan.
Tapi seperti ini tidak terjadi di negara-negara lain, di mana mereka dianggap sebagai penyangga untuk perubahan iklim di daerah dataran rendah. Mangrove menghapus karbon dari atmosfer dan melindungi manusia dari bahaya seperti tsunami. Giovanni Coco, profesor dari University of Auckland, berpendapat bahwa temuan studi membuktikan bahwa hutan mangrove memainkan peranan penting di muara dan lingkungan rawa-rawa payau.

MY CITY NEWS

Auckland Council Local board deputy chairwoman Carrol Elliot and chairwoman Lydia Sosene watch a Treesafe contractor at work on the mangroves.

Watersport lovers might soon be able to enjoy all Manukau Harbor has to offer including fishing, boating and waka ama activities.

Work to remove mangroves has begun as part of the Mangere-Otahuhu Local Board's mangrove management initiative.

Mangroves will be removed from 1.5 hectares of the harbour at Kiwi Esplanade, 4.2 hectares at Mahunga Drive and 1.1 hectares at Norana Park.

Board chairwoman Lydia Sosene says fast-tracking the programme is a priority and the board has dedicated $500,000 to the project over three years.

"We're really big on safeguarding the quality and future of our harbour so it's accessible and enjoyable for everyone," she says.

"These areas are significant sites for fishing, boating and waka ama activities and residents have been pretty clear the mangroves must go.

"Removing mangroves was a concern in our first term and we dedicated resources to properly identify and select removal sites based on ecological, geological, recreational and heritage values."
Deputy chairwoman Carrol Elliot says no tracked or wheel-based equipment will be used to ensure minimal disturbance of wildlife.

"Work has already begun in the Mahunga Drive area so it's completed before the nesting season of the banded rail and other local endangered bird species," Elliot says.

Mangroves will be cut at or below the harbour bed. At the end of each week the cuttings will be either hand-carried, towed on a skid, placed on a barge or removed by helicopter.
Treesafe Ltd, the company that has also undertaken work in Papakura's Pahurehure Inlet and Manurewa's Puhinui Inlet, has been contracted to do the work which should be completed in September.


MANUKAU COURIER

Suaramandiri .com (Surabaya)   -Merasa tidak dipedulikan, karena jarang 'disentuh', nelayan dan petambak di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) menyesalkan sikap Dinas Pertanian Pemkot Surabaya.

 

Ungkapan penyesalan ini disampaikan beberapa petani tambak dan nelayan di Pamurbaya, karena selama ini, mereka tidak dipedulikan Pemkot Surabaya setiap kali membutuhkan bantuan dan perhatian, khususnya untuk mendukung kegiatan para nelayan dan petambak di Pamurbaya.

 

Ratno Koordinator Petani Tambak Truno Djoyo mengatakan, para petani tambak dan nelayan di Wonorejo, Rungkut, Surabaya, seringkali dicuekin Pemkot Surabaya setiap perlu bantuan.

 

"Beberapa waktu ini, kami membutuhkan bantuan dan perhatian dari Pemkot Surabaya, khususnya Dinas Pertanian, untuk melakukan perbaikan perahu milik nelayan dan petani tambak, tapi sampai sekarang, tidak satupun pejabat di Surabaya yang mau peduli dengan nasib kami," ujar Ratno, Minggu (28/06/2015).

 

Ditambahkan Ratno, peranan perahu ini untuk para nelayan dan petambak sangat penting, karena menjadi sarana utama untuk mata pencarian sehari-hari.

 

"Beberapa waktu lalu, kami sempat menyampaikan rencana perbaikan perahu-perahu kami yang sudah rusak, tapi tidak ada respon sama sekali," sesal Ratno.

 

Menurut Ratno, kondisi itu berbalik, kalau Dinas Pertanian atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di Pemkot Surabaya butuh dan perlu bantuan para nelayan dan petambak di Wonorejo, Rungkut, Surabaya.

 

"Mereka selalu menganggap kami ini orang bodoh yang selalu dikalah-kalahkan, ini sangat tidak baik untuk hubungan kemitraan," tutur Ratno.

 

Selain membutuhkan bantuan perbaikan perahu, para nelayan dan petambak di Wonorejo, Rungkut, Surabaya juga membutuhkan alat tangkap ikan lainnya seperti jaring dan jala.

 

"Kami di sini juga membutuhkan diesel untuk mendukung aktifitas kami di malam hari, sehingga kami tidak kesulitan mencari sumber energi listrik waktu mencari ikan," ungkap Ratno.

 

Ditegaskan Ratno, beberapa kebutuhan nelayan dan petambak di Pamurbaya itu, sudah sering juga disampaikan ke beberapa anggota DPRD Surabaya dan Jawa Timur yang sering datang ke Wonorejo, Rungkut, Surabaya, tapi juga tidak ada tindak lanjut yang jelas.

 

"Semua hanya janji-janji dan tidak ada bukti, kami hanya jadi bahan dan sumber informasi yang tidak terlalu dipedulikan, kalau kami membutuhkan kerjasama dengan para pemangku kebijakan di pemerintahan dan birokrasi," ujar Ratno.

 

Sementara beberapa pejabat di Dinas Pertanian Pemkot Surabaya yang sering datang ke Wonorejo, Pamurbaya, sekarang juga mulai jarang berkunjung dan melihat kondisi nelayan dan petambak juga kondisi hutan mangrove di Pamurbaya yang terus rusak akibat banyaknya pengembang yang membabat mangrove untuk pembangunan perumahan.

 

Tidak hanya pengembang, di Kawasan Konservasi Mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya juga semakin parah kondisinya, dengan makin banyaknya lalu-lalang orang yang datang dengan berlindung mengatasnamakan pengembangan ekowisata mangrove, meski menyalahi konsep ekowisata yang seharusnya.

 

Beberapa pejabat di Dinas Pertanian Pemkot Surabaya yang dikonfirmasi tentang keluhan dan laporan para nelayan dan petambak ini, sampai sekarang enggan memberikan komentar, bahkan terkesan menghindar dari buruan jurnalis.