Ilustrasi pelestarian hutan bakau (mangrove). (ANTARA/Oky Lukmansyah)

Kami juga melakukan sosialisasi dari satu rumah tangga satu ke rumah lainnya."

Gorontalo (ANTARA News) - "Hutan mangrove memiliki multifungsi, berfungsi secara ekonomi dan berfungsi secara proteksi maupun konservasi, baik itu buah, kayu, maupun daun, semuanya adalah hal-hal yang sangat bermanfaat," kata Profesor Soekristijono Soekardjo dari Institut Sains dan Teknologi (IST).

Namun, ia menilai, tidak semua masyarakat, bahkan pemerintah memahami fungsi tersebut dalam melestarikan bakau (mangrove) yang ada di sekitarnya.

Mangrove merupakan wilayah pesisir yang memiliki ekosistem transisi karena dipengaruhi daratan dan lautan. Hutan ini memiliki ekosistem sendiri dan memiliki fungsi ekologis yang luar biasa.

Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, juga menjadi tempat pemijahan dan asuhan (nursery ground) berbagai macam biota.

Dengan mangrove pula, warga pesisir aman dari abrasi pantai, amukan angin topan, dan tsunami.

Dalam konteks perubahan iklim saat ini, ia mengemukakan, ekosistem mangrove menjadi sangat penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai strategis dalam menyimpan karbon atau mengurangi emisi karbon dioksida.

Sederet alasan tersebut harusnya bisa mencegah tangan-tangan jahil merusak mangrove dengan alasan apa pun.

Teluk Tomini merupakan perairan teluk terluas di khatulistiwa serta memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan menjadi salah satu kekayaan bahari di Indonesia.

Kawasan perairan tersebut juga menjadi jantung segitiga terumbu karang dunia (coral triangle) yang kaya akan flora dan fauna, yakni terdapat kurang lebih 262 jenis karang dan 596 jenis ikan.

Ekosistem yang penting dari kawasan ini adalah ekosistem mangrove yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut laporan Tomini Bay Sustainable Coastal Livelihoods and Management (Susclam), luasan awal wilayah mangrove di Kabupaten Pohuwato lebih dari 13.243 hektare, sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seluas hampir 900 hektare.

Luasan itu kemudian semakin menyusut sejalan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perambahan dalam skala besar, terutama untuk pertambakan dan persawahan.

Dinas Kehutanan Pohuwato mencatat, terdapat 8.233 hektare hutan mangrove di daerah tersebut yang berubah fungsi menjadi tambak dengan jumlah penambak sekitar 997 orang.

Jumlah itu tesebar di Kecamatan Paguat 158 hektare, Kecamatan Marisa 198 hektare, Duhiadaa 978 hektare, Patilanggio 336 hektare, Randangan 2.403 hektare, Wonggarasi 2.473 hektare, Lemito 500 hektare, Popayato Timu 0,32 hektare, Popayato 673 hektare, dan Popayato Barat 507 hektare.

Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga menjelaskan, beberapa faktor internal yang mengakibatkan kerusakan mangrove.

Ia berpendapat bahwa salah satunya adalah belum jelasnya batas kawasan hutan manggrove dengan lahan masyarakat, yang lazim disebut anak peduli lingkungan (APL).

"Selain itu, pengawasan oleh pemerintah desa, kecamatan, Dinas Kehutanan, dan instansi terkait, terutama BKSDA, belum maksimal. Apalagi, anggaran sarana dan prasarana pengamanan mangrove juga minim," katanya.

Bahkan, ia menyatakan, penduduk dari luar daerah berbondong-bondong datang ke Pohuwato demi membuka tambak perikanan di kawasan mangrove.

Meratapi setiap jengkal kerusakan saja tidak cukup. Beberapa tahun terakhir kalangan akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan hingga dukungan lembaga internasional mulai melirik upaya pemulihan mangrove di Pohuwato.

Mangrove for the Future (MFF) merupakan salah satu program yang menggandeng seluruh unsur tersebut, bersatu melawan laju kerusakan dan mengembalikan kehidupan ekosistem.

Project Manager Mangroves for the Future Raquibul Amin mengatakan bahwa program tersebut merupakan respons dari ekosistem yang kompleks. Dampak bencana alam seperti tsunami bisa dikurangi atau diminimalkan.

Sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat, seperti Kelompok Sadar Lingkungan (KSL) Paddakauang, Yayasan Insan Cita, Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya (Japesda), Destructive Fishing Watch (DFW), PKE2L Universitas Negeri Gorontalo, dan LSM perempuan WIRE-G, terlibat dalam setiap kegiatan kemitraan.

"Meskipun program ini judulnya adalah mangrove, sebenarnya apa yang kami lakukan ini tidak terbatas hanya pada hal itu, tetapi juga kepada kegiatan pengelolaan wilayah pesisir secara keseluruhan. Dari inisiasi awal yang banyak terkait dengan rehabilitasi, kemudian sekarang beralih pada konsep memberikan respons terhadap ketahanan masyarakat pesisir," katanya.

Rehabilitasi di antaranya dengan melakukan penanaman kembali bibit mangrove di wilayah yang telah rusak dengan melibatkan masyarakat yang pada sebelumnya tanpa sadar terlibat dalam perusakan mangrove untuk kebutuhan rumah tangga.

Bakau demi masa depan (Mangrove for the Future) juga ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mangrove penting bagi kehidupan dalam jangka panjang.

Selama intervensi program tersebut, masyarakat mulai menyadari potensi pemanfaatan berkelanjutan mangrove untuk menunjang ekonomi rumah tangga.

Kaum perempuan di wilayah pesisir sudah mulai memanfaatkan buah mangrove sebagai bahan makanan pengganti tepung untuk pembuatan kue, pembuatan gula nipah sebagai pengganti gula aren, abon ikan, teh, sirop, dan produk makanan berbasis mangrove lainnya.

Melalui pendidikan di sekolah, siswa juga dijejali dengan pengetahuan pentingnya menjaga dan memelihara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi mangrove.

"Kami sudah berpartisipasi, baik dari kaum perempuannya maupun masyarakat nelayan, ramai-ramai menanam mangrove. Kami juga melakukan sosialisasi dari satu rumah tangga satu ke rumah lainnya," kata Ketua KSL Paddakauang di Desa Torosiaje Jaya, Kecamatan Popayato.

Menurut dia, nelayan di Torosiaje juga diberi pelatihan membudidayakan ikan karang, seperti kerapu macan dan ikan kue, dengan cara jaring apung.

"Hasilnya kami nikmati sekarang ini karena sudah panen. Hasil panen sembilan jaring saja bila dijual bisa mencapai 30 juta rupiah," katanya menambahkan.


ANTARA NEWS

Studi terbaru yang diterbitkan dalam Prosiding jurnal Royal Society A telah menunjukkan bahwa hutan mangrove dapat memainkan peran penting dalam melindungi wilayah pesisir dari kenaikan permukaan laut sebagai akibat dari perubahan iklim.
Dalam studi tersebut, para peneliti telah menggunakan simulasi matematika termutakhir sehingga mereka dapat mempelajari bagaimana hutan mangrove di Selandia Baru akan merespon terhadap peningkatan permukaan air laut.
Barend van Maanen dari Universitas Southampton mengatakan, "Saat hutan mangrove mulai membentuk, penciptaan jaringan saluran berlangsung sangat cepat. Arus pasang surut, transportasi sedimen dan mangrove secara signifikan mengubah lingkungan muara, menciptakan jaringan saluran padat".





Para peneliti melihat bahwa di mana mangrove tidak hadir daerah mendapatkan pengaruh buruk erosi yang sangat besar, dan air secara leluasa bergerak lebih ke dalam. Tapi daerah di mana mangrove hadir, gundukan tanah terbangun di sekitar akar bakau dan mengurangi daya rusak gelombang dan energi pasang surut.
Bahkan ketika kenaikan permukaan air laut berlangsung, mangrove menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan elevasinya di zona intertidal atas. Karin Bryan, profesor dari University of Waikato, masih melihat adanya pandangan bahwa di Selandia Baru, mangrove dilihat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan.
Tapi seperti ini tidak terjadi di negara-negara lain, di mana mereka dianggap sebagai penyangga untuk perubahan iklim di daerah dataran rendah. Mangrove menghapus karbon dari atmosfer dan melindungi manusia dari bahaya seperti tsunami. Giovanni Coco, profesor dari University of Auckland, berpendapat bahwa temuan studi membuktikan bahwa hutan mangrove memainkan peranan penting di muara dan lingkungan rawa-rawa payau.

MY CITY NEWS

Auckland Council Local board deputy chairwoman Carrol Elliot and chairwoman Lydia Sosene watch a Treesafe contractor at work on the mangroves.

Watersport lovers might soon be able to enjoy all Manukau Harbor has to offer including fishing, boating and waka ama activities.

Work to remove mangroves has begun as part of the Mangere-Otahuhu Local Board's mangrove management initiative.

Mangroves will be removed from 1.5 hectares of the harbour at Kiwi Esplanade, 4.2 hectares at Mahunga Drive and 1.1 hectares at Norana Park.

Board chairwoman Lydia Sosene says fast-tracking the programme is a priority and the board has dedicated $500,000 to the project over three years.

"We're really big on safeguarding the quality and future of our harbour so it's accessible and enjoyable for everyone," she says.

"These areas are significant sites for fishing, boating and waka ama activities and residents have been pretty clear the mangroves must go.

"Removing mangroves was a concern in our first term and we dedicated resources to properly identify and select removal sites based on ecological, geological, recreational and heritage values."
Deputy chairwoman Carrol Elliot says no tracked or wheel-based equipment will be used to ensure minimal disturbance of wildlife.

"Work has already begun in the Mahunga Drive area so it's completed before the nesting season of the banded rail and other local endangered bird species," Elliot says.

Mangroves will be cut at or below the harbour bed. At the end of each week the cuttings will be either hand-carried, towed on a skid, placed on a barge or removed by helicopter.
Treesafe Ltd, the company that has also undertaken work in Papakura's Pahurehure Inlet and Manurewa's Puhinui Inlet, has been contracted to do the work which should be completed in September.


MANUKAU COURIER

Suaramandiri .com (Surabaya)   -Merasa tidak dipedulikan, karena jarang 'disentuh', nelayan dan petambak di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) menyesalkan sikap Dinas Pertanian Pemkot Surabaya.

 

Ungkapan penyesalan ini disampaikan beberapa petani tambak dan nelayan di Pamurbaya, karena selama ini, mereka tidak dipedulikan Pemkot Surabaya setiap kali membutuhkan bantuan dan perhatian, khususnya untuk mendukung kegiatan para nelayan dan petambak di Pamurbaya.

 

Ratno Koordinator Petani Tambak Truno Djoyo mengatakan, para petani tambak dan nelayan di Wonorejo, Rungkut, Surabaya, seringkali dicuekin Pemkot Surabaya setiap perlu bantuan.

 

"Beberapa waktu ini, kami membutuhkan bantuan dan perhatian dari Pemkot Surabaya, khususnya Dinas Pertanian, untuk melakukan perbaikan perahu milik nelayan dan petani tambak, tapi sampai sekarang, tidak satupun pejabat di Surabaya yang mau peduli dengan nasib kami," ujar Ratno, Minggu (28/06/2015).

 

Ditambahkan Ratno, peranan perahu ini untuk para nelayan dan petambak sangat penting, karena menjadi sarana utama untuk mata pencarian sehari-hari.

 

"Beberapa waktu lalu, kami sempat menyampaikan rencana perbaikan perahu-perahu kami yang sudah rusak, tapi tidak ada respon sama sekali," sesal Ratno.

 

Menurut Ratno, kondisi itu berbalik, kalau Dinas Pertanian atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di Pemkot Surabaya butuh dan perlu bantuan para nelayan dan petambak di Wonorejo, Rungkut, Surabaya.

 

"Mereka selalu menganggap kami ini orang bodoh yang selalu dikalah-kalahkan, ini sangat tidak baik untuk hubungan kemitraan," tutur Ratno.

 

Selain membutuhkan bantuan perbaikan perahu, para nelayan dan petambak di Wonorejo, Rungkut, Surabaya juga membutuhkan alat tangkap ikan lainnya seperti jaring dan jala.

 

"Kami di sini juga membutuhkan diesel untuk mendukung aktifitas kami di malam hari, sehingga kami tidak kesulitan mencari sumber energi listrik waktu mencari ikan," ungkap Ratno.

 

Ditegaskan Ratno, beberapa kebutuhan nelayan dan petambak di Pamurbaya itu, sudah sering juga disampaikan ke beberapa anggota DPRD Surabaya dan Jawa Timur yang sering datang ke Wonorejo, Rungkut, Surabaya, tapi juga tidak ada tindak lanjut yang jelas.

 

"Semua hanya janji-janji dan tidak ada bukti, kami hanya jadi bahan dan sumber informasi yang tidak terlalu dipedulikan, kalau kami membutuhkan kerjasama dengan para pemangku kebijakan di pemerintahan dan birokrasi," ujar Ratno.

 

Sementara beberapa pejabat di Dinas Pertanian Pemkot Surabaya yang sering datang ke Wonorejo, Pamurbaya, sekarang juga mulai jarang berkunjung dan melihat kondisi nelayan dan petambak juga kondisi hutan mangrove di Pamurbaya yang terus rusak akibat banyaknya pengembang yang membabat mangrove untuk pembangunan perumahan.

 

Tidak hanya pengembang, di Kawasan Konservasi Mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya juga semakin parah kondisinya, dengan makin banyaknya lalu-lalang orang yang datang dengan berlindung mengatasnamakan pengembangan ekowisata mangrove, meski menyalahi konsep ekowisata yang seharusnya.

 

Beberapa pejabat di Dinas Pertanian Pemkot Surabaya yang dikonfirmasi tentang keluhan dan laporan para nelayan dan petambak ini, sampai sekarang enggan memberikan komentar, bahkan terkesan menghindar dari buruan jurnalis.

MIAMI , Florida ( Reuters ) - New revelations that a long strip of protected mangrove trees were illegally razed amid preparations for the 2016 Miami International Boat Show has outraged Florida environmentalists.

The lost trees, critical to the marine ecosystem, were hacked away in mid-May by a Miami city contractor in advance of the five-day show expected to draw about 100,000 attendees and 1,500 boats.

Environmental activists said in a letter to the U.S. Army Corps of Engineers that staging the show in an environmentally sensitive region could violate a number of federal laws including the Endangered Species Act and the Clean Water Act.

The federal agency is currently weighing permits for the boat show, slated to be held next February at the Miami Marine Stadium.

"You've got sea grasses, corals, manatees, all sorts of protected birds," said Mayra Peña Lindsay, mayor of nearby Key Biscayne, one of the show's staunchest opponents.

The affluent city, on an island just outside Miami city limits, has hired a public relations firm to demand the National Marine Manufacturers Association move its event elsewhere.

But the city of Miami, which has agreed to replant the trees that could take more than five years to grow to full size, continues to support the boat show.

"It was an isolated incident," said Miami Mayor Tomas Regalado.

The more than 300 feet (90 meters) of mangroves were razed from a beach abutting the Miami Marine Stadium, a historic yet long dormant seaside venue that once hosted ocean races and concert performances on floating stages.

Nonprofit organizations and the city of Miami have been working for years to revive the stadium, which was shuttered after Hurricane Andrew in 1992. Miami earlier this year agreed to spend $16 million on an extensive overhaul.

The boat show, celebrating its 75th anniversary in 2016, also committed several million to improving the structure.

"Boaters are some of the original conservationists," said Ellen Hopkins, spokeswoman for the National Marine Manufacturers Association.

Langkat (SIB)- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumatera Utara, melaporkan kerusakan hutan mangrove register 8/L Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

"Kami langsung melaporkan kerusakan hutan mangrove Langkat kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Sumatera Utara Tajruddin Hasibuan, di Stabat, Sabtu (27/6).

Ia mengatakan, laporan tersebut disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, pada acara pertemuan dengan pemerhati lingkungan di Jakarta, Jumat (26/6).

Dalam pertemuan itu juga hadir Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia M Riza Damanik, Direktur Walhi Nasional Albert Nego Tarigan, Direktur Walhi provinsi se Indonesia, dan jaringan aktivis lingkungan hidup.

"KNTI Sumatera Utara menyampaikan persoalan dan solusi yang telah dilakukan di Kabupaten Langkat di kawasan ekosistem mangrove Register 8/L Desa Lubuk Ketang Kecamatan Brandan Barat," katanya.

Sekaligus pada kesempatan itu meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk segera menerbitkan izin areal kerja Masyarakat seluas 477 hektare, yang telah diajukan dan telah diverifikasi saat ini oleh Kementerian.

Serta meminta peninjauan izin pinjam pakai PT Pertamina persero untuk kegiatan sismix 3 D di blok Serembang, agar tidak dilakukan secara semena-mena karena itu merupakan hutan mangrove.

Pada kesempatan itu juga dilaporkan dan berharap segera eksekusi putusan Pengadilan Negeri Medan atas vonis konversi ekosistem mangrove seluas 750 hektare dengan pelaku Sutrisno alias Akam serta melanjutkan kasus kejahatan kehutanan yang telah disidik sejak tahun 2009 yang lalu.

Tajrudin Hasibuan juga menjelaskan para nelayan tradisional pesisir pantai telah menjaga dan merawat serta merehabilitasi dengan pendampingan konkret KNTI beserta jaringan dan telah membentuk beberapa kelompok kerja mangrove seperti Keluarga Bahari, Lestari Mangrove, Tunas Baru.

Ia juga mengungkapkan usai pertemuan dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup langsung merespons dan mengagendakan tindak lanjut untuk "Rapat Pimpinan" pada Senin (29/6) guna merespons seluruh laporan yang masuk tersebut.

 

HarianSIB.co

Ekosistem mangrove memberikan fungsi-fungsi ekologi, sosial ekonomi, dan fisik. Berbagai fungsi tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu perlu ada desain pengelolaan ekosistem mangrove dengan mempertimbangkan seluruh aspek secara terpadu. Seluruh kawasan Mangrove di Kota Tidore Kepulauan merupakan kawasan yang dilindungi secara hukum dan sosial budaya; Kawasan atau bagian yang hutan mangrove-nya telah mengalami kerusakan, harus dilakukan penanaman kembali; Kekhasan fisiografi wilayah, keragaman flora dan fauna secara ekologis perlu dipertahankan keasliannya dan dijaga kelestariannya. Keaslian dan kelestarian potensi alam hutan Mangrove di sekitar pantai yang terdapat di kelurahan Tosa dan Kelurahan Mafututu dapat diwujudkan bila kita mengenal kekayaan apa saja yang terkandung di dalamnya. Khasanah kekayaan alam hutan mangrove yang terpadu dengan budaya masyarakatnya memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai salah satu kawasan wisata.

Pengirim:  Tobak Toti
Pemerhati Lingkungan Hidup Tikep

MALUT POS

Namun dari 2.518 hektar hutan mangrove di pesisir pantai itu, yang kondisinya masih baik seluas 1.531 hektar, sementara 987 hektar hutan mangrove mengalami kerusakan," ujarnya.

Pelaihari  - Pesisir pantai Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, memiliki hutan mangrove seluas 2.518 hektar tersebar di lima kecamatan.

"Namun dari 2.518 hektar hutan mangrove di pesisir pantai itu, yang kondisinya masih baik seluas 1.531 hektar, sementara 987 hektar hutan mangrove mengalami kerusakan," ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut (BLH Tala) Riyadi, selepas acara pencanangan Pelestarian Lingkungan Hidup Pesisir Berbasis Mangrove di Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Rabu.

Menurut dia, kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir kabupaten tersebut, akibat perubahan iklim, kegiatan bongkar muat batubara di pelabuhan khusus dan lingkungan yang tidak bersahabat.

Diutarakannya, dalam upaya melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan hutan mangrove seluas 987 hektar tersebut, pihaknya menggendeng 14 perusahaan bergerak di bidang pelabuhan khusus batubara yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kintap.

Kerjasama melakukan rehabilitasi hutan mangrove tersebut, sebut dia, mendapat respon positif dari 14 perusahaan bergerak di bidang pelabuhan khusus batubara dengan dilakukannya penandatanganan kerjasama 14 JUni 2015 di Banjarbaru.

"Kesepakatan yang sudah ditandatangani BLH Tanah Laut bersama 14 perusahaan itu, dibuktikan dengan dimulainya pencanangan Pelestarian Lingkungan Pesisir Berbasis Mangrove," ungkapnya.

Dijelaskannya, dengan dilakukannnya rehabikitasi hutan mangrove tersebut, maka kedepannya kawasan pesisir pantai di Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan ekosistem, habitat ikan dan keindahan pantai.

Dia berharap, kerjasama yang sudah dilakukan tersebut dapat terus berlanjut hingga kerusakan hutan mangrove benar-benar dapat kembali seperti semula.

Terpisah, Mind Manager PT Arutmin Indonesia Cipto Prayitno mengungkapkan,� pelestarian lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Tanah Laut merupakan komitmen 15 perusahaa tambang yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.

Dalam komitmen tersebut, sebut dia, 15 perusahaan diwajibkan partisipasi membantu pelaksanaan pelestarian hutan mangrove berupa bantuan bibit mangrove sebanyak 10 ribu.

Sementara, Ketua Asosiasi Terminal Khusus Batubara Kelas III Kecamatan Kintap Darius mengungkapkan rasa terimasihnya kepada Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut telah menggalang pelestarian hutan mangrove di Tanah Laut.

Antaranews Kalsel

If the world begins fishing smarter—not harder—the dividends could immense.



The ocean is a frontier for sustainable growth. It offers increased food security, economic growth and value-addedINVESTMENT opportunities to nations willing to develop maritime resources without using them up. Yet there is an urgent need to deal directly with declines in the value and harvest of wild-capture fisheries around the world.

Globally, marine fisheries support 260 million jobs, add more than $270 billion to global gross domestic product and provide 3 billion people with nutritious sources of protein. But half of these fisheries produce less seafood, jobs, value and biodiversity than they could otherwise. This is primarily due to perverse incentives, weak laws, poor enforcement, unreported harvests and widespread poaching.

Specific political and economic measures andINVESTMENTS are required to deal with these challenges. Governments need to reduce overfishing, enforce regulations of illegal fishing and enable those with the legal right to manage these resources. There is growing evidence that the benefits of such incremental investments far outweigh the costs. Countries that understand this are taking action.

In Indonesia, overfishing is rampant. Illegal, unregulated and unreported fishing costs the economy more than $20 billion each year. The government has responded with a series of important measures, including a prohibition on the use of all trawl and seine nets, size limits and restrictions on important species that are in decline, a moratorium on new fishing licenses for foreign built vessels, and the destruction of illegal vessels that threaten Indonesia’s sovereignty and prosperity.

Underscoring the demand for seafood, during the first quarter of 2015 Indonesia’s fisheries industry grew at twice the national rate. Catches for certain fish are also up, with Indonesia’s tuna yield increasing 80% from April to May of this year. Now the challenge is to ensure that these fisheries are sustainable, otherwise such benefits will quickly erode.

There are examples to suggest that this goal can be achieved. Over the past 14 years, the U.S. has accomplished a dramatic reversal in the state of fisheries in its federal waters by improving governance, empowering responsible domestic fishermen, discouraging poachers and increasing transparency. It has slashed the number of overexploited stocks to 37 from 92, while increasing the number of rebuilt populations. The number of fishing jobs in recent years has increased 23% while revenues are up 30%.

There’s every reason to believe that other countries can bring about similar transformations in their waters, and there are compelling incentives to do so. New research shows we can increase profits in the global fishing sector by $74 billion a year if fisheries are managed sustainably. Even though fisheries are currently being heavily harvested in most countries, global fish production could rise by 14% if we fished smarter, not harder. This transition to ocean prosperity could also come fast, unfolding on average within a decade. While it isn’t free, the benefits from transitioning from business-as-usual far outweigh the costs, on the order of 10 to one.

The same research, however, suggests that the alternative scenario of continuing with business as usual is a dark one—a dramatic fall in fish production and a steady erosion in profits until the sector becomes a netMONEY loser, unable to survive without substantial subsidies from the government.

There is no reason to passively accept this narrative. What is required are for more leaders to work with fishers and private-sector partners to achieveINVESTMENT opportunities that implement reforms and unlock the value fisheries hold for those that rely on them.

Ms. Pudjiastuti is Indonesia’s minister of marine affairs and fisheries. Ms. Lubchenco is on the faculty at Oregon State University and was from 2009 to 2013 the administrator of NOAA and under secretary of commerce for oceans and atmosphere. 

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Badan Pengendali Dampak Lingkungan Kota Batam menyatakan sepanjang 2015 sekitar 800 hektare hutan mangrove Batam yang berfungsi melindungi daratan dari abrasi hilang akibat berbagai kegiatan.

"Sebanyak 620 hektare mangrove hilang dikawasan Tembesi, Sagulung setelah kawasan tersebut beralih fungsi dan dibangun waduk. Sisanya rusak karena penimbunan untuk kepentingan wisata, penambangan pasir dan penebangan usaha arang," kata Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Kota Batam, Dendi Purnomo, Ahad (14/6).

Untuk kerusakan atau hilangnya mangrove karena alih fungsi sesuai dengan tata ruang seperti yang terjadi di Tembesi, kata dia, Bapedal Batam tidak bisa mengambil tindakan.

Namun, untuk kasus hilangnya mangrove karena kegiatan ilegal seperti penambangan, dapur arang, dan untuk kepentingan komersial lain tetap akan ditindak tegas.

"Dapur arang dilakukan operasi penindakan dan akan dikenakan UU Kehutanan. Karena kegiatan tersebut sudah sangat merusak," kata dia.

Selain itu, kata dia, sejumlah perusakan mangrove di kawasan Galang Baru juga sudah ditetapkan tiga orang tersangka salah satu diantaranya merupakan warga Cina.

"Selain warga Cina, tersangka lainnya adalah pemilik lahan, pemilik alat berat. Kasusnya sudah SPDP dan tinggal nunggu penetapan pengadilan," kata dia.

Untuk pengrusakan akibat tambang di Tanjungkelingking, kata dia, sudah ada penetapan terhadap tersangka Z yang saat ini menjalani wajib lapor dua kali seminggu.

"Pengrusakan untuk wisata di Setokok dengan luas mangrove 15 hektare juga sudah dihentikan. Saat ini kasusnya masih terus didalami oleh petugas. Dari semua kegiatan tersebut, sekitar 800 hektare hutan mangrove yang hilang," kata Dendi.

Dendi mengatakan, pada periode 1970 total luas hutan mangrove di Batam mencapai 24 persen dari keseluruhan luas wilayah. Namun saat ini hanya tinggal tersisa 4,2 persen saja.
 

 

REPUBLIKA ONLINE