JAKARTA - Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) membagikan bantuan berupa pemberian bibit mangrove kepada Banda Aceh, Meulaboh dan Lhoksemawe.

Adapun, masing-masing daerah yang berlokasi di Provinsi Aceh tersebut diberikan sejumlah 1945 bibit mangrove/bakau. Patut diketahui, kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara bertemakan 70 Tahun BUMN Hadir untuk Negeri dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

“Kami bersama pemangku kepentingan ingin pemberian bibit mangrove ini bisa bermanfaat secara jangka panjang bagi masyarakat pesisir di Aceh pada khususnya,” kata Direktur Utama Jamkrindo Diding S. Anwar di Aceh, seperti diberitakan melalui keterangan resminya, Minggu (16/8/2015).

Khusus di wilayah Aceh, Kementerian BUMN memberikan mandat Jamkrindo dan rekanan BUMN lainnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Aceh.

Bisnis.com
Menurutnya, pemberian bantuan bina lingkungan bibit mangrove ini diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi kepada warga sekitar. Hal itu juga sejalan dengan tujuan Jamkrindo untuk mengangkat perekonomian masyarakat khususnya di sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

Iwan Fals di Pantai Mundu, Cirebon (Foto: Metrotvnews.com / Ahmad Rofahan)

Metrotvnews.com, Cirebon: Bentuk aksi kepedulian Oi dalam pelestarian alam dibuktikan dengan Penanaman 10 ribu Pohon mangrove di Pantai Mundu Kabupaten Cirebon. Iwan Fals hadir bersama istri dan sejumlah pengurus Oi (Orang Indonesia).

"Orang yang pintar adalah orang yang mencintai alam," kata Iwan Fals dalam sambutannya saat penanaman mangrove di Pantai Mundu Cirebon, Jumat, 14 Agustus.

Penanaman 10 ribu pohon mangrove ini merupakan salah satu rangkaian acara Jambore Nasional Oi yang akan diselenggarakan pada tanggal 15-17 Agustus nanti di Bumi Perkemahan Sidomba Kuningan Jawa Barat.

Iwan berharap Oi dapat terus aktif dalam pelestarian alam. Dirinya juga merasa bangga dengan banyaknya informasi yang didapatkan, mengenai peranan Oi di sejumlah wilayah yang sudah membantu masyarakat dalam pelestarian alam.


Iwan Fals di Pantai Mundu, Cirebon (Foto: Metrotvnews.com / Ahmad Rofahan)

"Mangrove itu manfaatnya cukup banyak, Dan bukan kali ini saja Oi bergerak seperti ini. Dari zaman gigit besi Oi sudah peduli dengan alam,"kata Iwan.

Diperkirakan Jambore Nasional Oi di Kuningan akan dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pada penyelenggaraan Jamnas Oi yang lalu di Jepara, sekitar 2.500 peserta hadir dalam kegiatan tersebut.

"Sampai hari ini sudah ada sekitar 850 peserta yang sudah registrasi, kemungkinan masih bertambah," kata Rossana Listanto, istri sekaligus Ketua umum Oi.


Iwan Fals di Pantai Mundu, Cirebon (Foto: Metrotvnews.com / Ahmad Rofahan)
AWP 

 

 

 

METRO TV NEWS

 

Kegiatan Ayo Tumbuhkan Mangrove (ATM) dilakukan di lokasi ekowisata mangrove dengan menanam 1.000 bibit Rhizophora sp.

JAKARTA,  –  Sebagian besar mangrove di wilayah pesisir Indonesia kondisi terdegradasi belakangan ini. Pemanfaatan ekosistem mangrove yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek kelestarian, telah menambah beban degradasi. Salah satu pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan diantaranya kegiatan pertambakan yang merusak ekosistem serta limbah buangannya yang dapat membahayakan biota yang ada di kawasan mangrove.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad mengatakan, permasalahan tersebut perlu ditangani melalui peningkatan kesadaran. Tahun ini pihaknya mengiinisiasi “Gerakan Cinta Laut” yang salah satunya dilakukan melalui Jambore Mangrove. Kegiatan tersebut merupakan perkemahan dengan tujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terutama generasi muda terhadap ekosistem.

‎"Kegiatan Jambore Mangrove pada  2015 ini dilakukan di Desa Karangsong, Indramayu pada tanggal 12-14 Agustus 2015 dengan puncak acara bersamaan dengan Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus 2015," kata Sudirman Saad, saat melakukan kunjungan kerjanya ke Indramayu, Kamis (13/8).

Menurut Sudirman, untuk mensukseskan acara tersebut, pihaknya kerjasama dengan Kwartir Daerah Pramuka Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Jumlah peserta Jambore Mangrove sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari 900 peserta dari Indramayu dan 100 orang peserta dari Cirebon.
Pihaknya juga melibatkan  Instansi yang terkait di Pusat, seperti Komisi IV DPR RI, Bupati Indramayu, Kwarda Jawa Barat, SKPD Provinsi dan Kabupaten Jawa Barat, Kwarcab se-Jawa Barat, serta Muspida dan SKPD Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini akan diisi oleh berbagai aktivitas diantaranya Ayo Tumbuhkan Mangrove (ATM), Bersih Pantai (Pesisir Berseri), Sekolah Pantai Indonesia (SPI), pelatihan pengolahan sampah, pelatihan pengolahan mangrove, pelatihan bioteknologi, perlombaan mengenai gerakan cinta laut, pawai, api unggun, dan pagelaran kesenian.

Kegiatan Ayo Tumbuhkan Mangrove (ATM) akan dilakukan di lokasi ekowisata mangrove dengan menanam 1.000 bibit Rhizophora sp. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dilakukan di lokasi yang sama untuk pengamatan ekosistem mangrove untuk mengetahui kerapatan dan jenis mangrove. Sedangkan kegiatan bersih pantai dilakukan di sekitar Pantai Karangsong. Sementara itu, untuk pengamatan cuaca dan kegiatan pelatihan pengolahan sampah, pelatihan pengolahan mangrove, pelatihan bioteknologi, perlombaan juga di pusatkan di Karangsong. 

Pemerintah telah melakukan berbagai program aksi rehabilitasi wilayah pesisir, namun laju kerusakan lebih besar daripada upaya rehabilitasi. Program-program tersebut tidak dapat memberikan hasil yang nyata tanpa dukungan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pelibatan masyarakat diperlukan untuk kepentingan pengelolaan secara berkelanjutan pada sumberdaya hayati di ekosistem pesisir.
"Masyarakat harus terlibat, berperan aktif. Karena masyarakat adalah stakeholder yang bersentuhan secara langsung dengan ekosistem pesisir. Kegiatan Jambore Mangrove merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat sejak usia dini, karena mereka merupakan generasi penerus bangsa," tutup Sudiman.

 INDOPOS

ASEP BUDIMAN/PRLM

DARI kiri, Ketua Kwarda Jabar Dede Yusuf, Bupati Indramayu Anna Sophanah, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kemenlutkan Sudirman Saad, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron berbincang saat kegiatan Jambore Mangrove di Pantai Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Rabu (12/8/2015).*

 

 

INDRAMAYU, -Sebagian besar mangrove di wilayah pesisir Jawa Barat berada dalam kondisi terdegradasi. Akibatnya, terjadi abrasi di sepanjang pesisir pantai dan mengancam biota laut.
Hal itu terungkap saat acara Jambore Mangrove Tingkat Daerah Jawa Barat Tahun 2015 bertema "Mari selamatkan Ekosistem Mangrove dalam Mewujudkan Kelestarian Pantai" di Pantai Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Rabu (12/8/2015).

Acara ini dihadiri oleh instansi terkait di pusat, Komisi IV DPR RI, Bupati Indramayu dan wakilnya, Ketua Kwarda Jabar, Ketua DPRD, serta muspida dan SKPD Kabupaten Indramayu.

Anggota Komisi IV DPR RI Jabar Dapil III Cirebon-Indramayu, Ono Surono, menyebutkan, kawasan mangrove di Jabar secara umum dalam kondisi terdegredasi.

Menurut dia, sejumlah daerah yang mengalami kerusakan mangrove yaitu Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon.

"Yang paling parah adalah Karawang, antara lain oleh pembangunan breakwater, kemudian Cirebon dan Subang," ucapnya.

Sementara Kabupaten Indramayu, dinilai Ono, terus terjadi kerusakan, yang terparah di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat.

Meskipun demikian, dia menilai, kondisi Kabupaten Indramayu lebih baik daripada wilayah pesisir lainnya di Jawa Barat sehingga ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebagai Mangrove Center wilayah barat Indonesia, Juni lalu.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan, pemanfaatan ekosistem mangrove yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek kelestarian, telah menambah beban degradasi mangrove di wilayah pesisir.

Salah satu pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan di antaranya kegiatan pertambakan dan limbah buangannya.

Salah satu upaya untuk mengatasi itu, kata Saad, pihaknya menginisiasi Gerakan Cinta Laut melalui Jambore Mangrove.

Dia menjelaskan, kegiatan ini melibatkan seribu peserta anggota Pramuka, yaitu 900 peserta dari Indramayu dan 100 peserta dari Cirebon.

Jambore dengan tema mangrove, ungkapnya, untuk mengingatkan bahwa Indonesia dominan laut dan strategis. Menurut dia, kesuburan laut sangat ditentukan seberapa sehat dan suburnya mangrove di pantai. "Laut adalah lumbung kita yang terakhir, masa depan Indonesia," ujarnya.

Ketua Kwartir Daerah Pramuka Jawa Barat Dede Yusuf menyebutkan, kegiatan Jambore Mangrove merupakan pertama kali di Indonesia. Dia memandang, pelestarian mangrove itu penting sebagai bentuk keniscayaan bahwa manusia hidup berdampingan dengan lingkungan.

Kabupaten Indramayu yang punya panjang pantai 147 km, kata Dede, setiap tahun terjadi abrasi yang mengikis pantai. Oleh sebab itu, gerakan melestarikan mangrove penting untuk menjaga pantai dari rob ataupun abrasi.

"Siapa yang bertanggung jawab? Pertama, pemerintah. Kedua, masyarakat. Ketiga, generasi muda, termasuk Pramuka," ucapnya.

Bupati Anna Sophanah menyadari bahwa upaya Pemkab Indramayu tidak akan berjalan tanpa dukungan pemprov dan pemerintah pusat serta partisipasi masyarakat.
Dia bersyukur Kabupaten Indramayu dijadikan Mangrove Center, yaitu kawasan restorasi mangrove untuk wilayah barat Indonesia sehingga bisa menjadi percontohan bagi daerah lain. (Asep Budiman/A-89)***

PIKIRAN RAKYAT

 

SECANGGANG I  - Menyambut HUT-RI yang ke-60 Lantamal-1 menanam 5000 batang mangrove dikawasan pesisir, selain ikut merehabilitasi hutan mangrove, kegiatan ini juga ikut mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Demikian disampaikan Kasub Dinas Dayaguna Dinas Potensi Maritim Lantamal-1 Mayor (Mar) Hakmer Simanjuntak, Selasa (11/8/2015) saat mengambil bibit mangrove di Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Penanaman mangrove jenis Rhyzopora Apicculata ini nantinya dilaksanakan bekerjasama dengan Pramuka Saka Bahari dan masyarakat pesisir binaan Lantamal-1. Menurut Mayor Hakmer Simanjuntak, bibit mangrove ini diambil dari pembibitan milik Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Korda Sumatera Utara di Desa Selotong Kecamatan Secanggang dan ditanam di pesisir Belawan. Selain merehabilitasi Mayor Hakmer juga mengatakan penanaman mangrove itu juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kita mendukung program ketahanan pangan, karena apabila mangrove tumbuh subur maka biota laut seperti ikan, udang dan kepiting akan berkembang biak, itu berarti penghasilan masyarakat pesisir menjadi lebih baik,” ujar Mayor Hakmer Simanjuntak.

Masih kata Mayor Hakmer Simanjuntak mangrove yang tumbuh subur juga bisa menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia serta bisa menyerap karbondioksida serta kimia lain yang dihasilkan oleh industri yang berada di kawasan pesisir.

Lebih lanjut dikatakan Perwira Menengah itu, penanaman mangrove ini bukan yang pertama dilakukan oleh TNI-AL  namun ini merupakan lanjutan dari yang telah dilakukan dimana puluhan ribu batang mangrove telah ditanam di sejumlah desa binaan Lantamal-1 seperti Pantai cermin, Serdang Bedagai, Percut, Belawan sekitarnya seperti Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.Mayor Hakmer Simanjuntak berharap dari apa yang dilakukan oleh TNI-AL ini bisa memotivasi masyarakat, lembaga, mahasiswa, para pecinta lingkungan, Kader Konservasi, dan para pelajar untuk ikut melestarikan hutan dengan cara menanam kembali, karena apa yang kita lakukan hari ini merupakan titipan untuk anak cucu kita nanti.

Ketua FK3I Korda Sumatera Utara Mhd. Said didampingi Sekretaris FK3I, M. Salim mengatakan bila ada masyarakat maupun mahasiswa yang ingin menanam mangrove, bisa mengambil bibit dengan jumlah tertentu dengan Cuma-Cuma asalkan benar-benar ditanam dan dirawat serta melaporkan perkembangannya ke FK3I. 

DNA BERITA

YUSUF ADJI/PRLM

KEPALA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang Ading Suherman tengah digiring Kasipidsus Kejaksaan Negeri Subang, Anang Suharto dan Kasi Interl Choki Hutapea menuju mobil yang membawanya ke Lapas Subang, Selasa (11/8/2015). Kejaksaan menahan tersangka terkait dugaan penyimpangan pada kegiatan penanaman hutan mangrove.*

SUBANG, - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Subang Ading Suherman ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang terkait kasus dugaan korupsi proyek penanaman hutan mangrove (bakau) tahun anggaran 2013 senilai Rp750 juta. Sebelumnya Ading Suherman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Berdasarkan informasi, Ading memenuhi panggilan kejaksaan, Selasa sekitar pukul 10.00 WIB. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Subang, Anang Suhartono, didampingi Kepala Seksi Intelejen Chokky Maraden Hutapea menuturkan, sebelum ditahan, tersangka AS diperiksa intensif oleh penyidik selama empat jam lebih, dimulai sejak pukul 11.00 WIB.

Sekitar pukul 15.15 WIB, tersangka digiring menuju mobil tahanan dan dijebloskan ke Lapas Kelas IIA Subang sebagai tahanan titipan kejaksaan.

Dengan demikian sudah dua tersangka yang ditahan kejaksaan dalam perkara sama. Sebelumnya, Selasa (4/8/2015) satu tersangka sudah lebih dulu ditahan, yaitu Moch. Jueni warga Kabupaten Sumedang selaku kontraktor pada kegiatan penanaman mangrove.

"Yang bersangkutan kami tahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Selain sudah ditetapkan sebagai tersangka, penahanan ini dalam kapasistasnya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK)," kata Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Subang, Anang Suhartono didampingi Kasi Intel, Choki, di kantor Kejari Subang, Selasa (11/8/2015).


Dalam kasus ini, tersangka AS berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penanaman mangrove di Dinas Hutbun, yang pelaksanaannya diduga menyimpang, sehingga merugikan keuangan negara. Namun, pihaknya belum tahu pasti jumlah kerugiannya, karena masih dihitung BPKP.

"Penahanan ini berkaitan dengan substansi dan peran Pak AS (tersangka) sebagai PPK mangrove," timpalnya.

Hingga kini, pihaknya sudah menetapkan sedikitnya tiga tersangka dalam kasus korupsi ini, yakni MJ (Muhamad Jueni) dan AP (Agus Pramanto) keduanya kontraktor (pelaksana) proyek mangrove, serta AS (Ading Suherman) yang merupakan PPK mangrove sekaligus Kepala Dinas Hutbun Subang. Adapun satu tersangka lainnya, AP, akan segera diperiksa dan dilakukan penahanan di hari berikutnya.

Anang menegaskan, kasus ini masih terus dikembangkan, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bakal bertambah. "Iya, dimungkinkan bertambah, bergantung pengembangan nanti," tegasnya.

Dalam kasus yang merugikan negara ini, penyidik menemukan sejumlah indikasi penyimpangan.

"Diantaranya, bahwa pelaksanaan pekerjaan terindikasi tidak sesuai kontrak dan spesifikasi yang ditentukan," timpal Chokky Hutapea.

Sementara itu, meski tampak emosional, adik kandung tersangka AS, Ida Sudayat, mengaku pasrah atas penahanan yang dilakukan kejaksaan terhadap kakaknya.

Mewakili keluarga, pihaknya menegaskan siap bersikap kooperatif dan menaati prosedur hukum yang berlaku.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, kami siap menempuh prosedur hukum, kami kooperatif, semuanya kami serahkan kepada proses hukum yang bejalan. Soal benar-tidaknya kakak saya, nanti buktikan di sidang majlis (sidang pengadilan)," pungkas Ida.

Sekadar diketahui, pada Mei 2015 silam, aparat Kejari Subang sempat menggeledah sejumlah ruangan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta DPPKAD Subang, terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek mangrove.

Proyek ini merupakan luncuran dari tahun 2011, dan baru dapat dilaksanakan tahun 2013, sebab, di tahun 2012 tidak ada kegiatan penanaman mangrove. Nilai anggarannya mencapai Rp750 juta berasal dari APBN Pusat.

Program ini direalisasikan di lahan seluas 75 hektare di kawasan Pantai Patimban, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara.

Program yang ditujukan bagi tiga kelompok tani mangrove dengan jatah lahan 25 hektare per kelompok itu, dilaksanakan oleh kontraktor.


SINDONEWS / Pikiran Rakyat

P.BRANDAN - Seratus ribu bibit pohon mangrove akan ditanam pada kegiatan reboisasi di lokasi pesisir Dusun Tangkahan Serai, Kelurahan Pangkalanbatu, Kecamatan Brandan Barat, Kab.Langkat pada 27 Agustus mendatang.

Hal itu terungkap saat para Kelompok Tani Mangrove Bina Pesisir Cinta Damai mendampingi anggota DPRDSU H Syah Afandin dan anggota Komisi B DPRD Langkat Kirana Sitepu meninjau lokasi lahan mangrove yang akan direboisasi, Minggu (2/8). Dalam kesempatan itu, H Syah Afandin mengapresiasi kegiatan yang akan dilaksanakan para kelompok tani tersebut.

”Kita mengapresiasi kegiatan reboisasi yang dilakukan para kelompok tani ini.Karena, secara langsung telah menyelamatan kehidupan hutan di muka bumi ini. Kita berharap, kegiatan seperti ini didukung semua pihak. Karena banyak kita lihat hutan mangrove yang mati kehidupannya akibat digarap penggarap tanah.Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan reboisasi ini nanti, hutan mangrove di pesisir Brandan Barat ini dapat berkembang sehingga daerah pesisir Kec Brandan Barat nantinya berpotensi sebagai daerah wisata mangrove,” harapnya.

Turut hadir juga dalam peninjauan tersebut, tokoh masyarakat, Ketua Gempita Teluk Aru Irjal, unsur FKPPI Edward M SE, Drs Armansyah AR dan puluhan anggota kelompok Tani mangrove Bina Pesisir Cinta Damai. Sementara anggota Komisi B DPRD Langkat Kirana Sitepu menyayangkan dengan adanya pengalihfungsian hutan mangrove menjadi kelapa sawit di daerah pesisir Kec.Brandan Barat.

”Ironis memang, disaat kita hendak melihat lahan yang akan direboisasi.Kita juga melihat lahan yang sudah dialihfungsikan yang jaraknya berdekatan dengan lahan yang akan direboisasi,” sebutnya.

Terkait ada intimidasi dari pihak-pihak penggarap tanah dengan kegiatan reboisasi ini, dia mengatakan, tidak seharusnya atau satu pun penggarap tanah yang dapat menghalangi reboisasi lahan mangrove yang ada di Indonesia. Anggota DPRD Langkat dari PDIP ini juga meminta kepada dinas terkait di Kab. Langkat agar dapat membantu kegiatan penanaman bibit pohon mangrove ini secara serius.

”Kita minta kepada instansi terkait di Kab Langkat ini untuk mendukung kegiatan ini ,” ujarnya.

BERITA SORE

Didik Wahyudi (tengah) memperlihatkan salah satu produk dari mangrove yang bisa memiliki nilai ekonomis. SUMBER FOTO : http://unissula.ac.id/ (KOMUNIKA ONLINE)

Jakarta - Buah mangrove yang dipandang sebelah mata ternyata mempunyai manfaat jika diolah menjadi tepung mangrove untuk berbagai bahan dasar olahan seperti peyek mangrove, stik mangrove, kue lumpur dan lain-lain.

Hal itu diketahui setelah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, melakukan penelitian Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM M) yang berjudul “Pemberdayaan Industri Mangrove secara Berkelompok Melalui Integrasi Pemuda Di Desa Tambak Rejo Kelurahan Tanjung Emas Semarang Utara” yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap daerah pasti punya keunggulan dan keunikan tersendiri dan jika di kelola dengan cermat bukan tidak mungkin menghasilkan banyak hal yang positif,” ungkap Didik Wahyudi, mahasiswa Fakultas agama Islam Unissula yang punya minat di bidang penelitian.

Selain digunakan sebagai tumbuhan pencegah abrasi, tumbuhan mangrove juga dapat dikembangbiakkan melalui pembibitan yang nantinya bisa dijual kepada perusahaan maupun ke pemerintah setempat. Hal ini tentu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Banyak manfaat yang dihasilkan dari budidaya mangrove ini, melihat kondisi dan tempat Desa Tambak Rejo berada persis di bibir pantai,tentunya potensi laut juga dapat diperoleh dari penanaman mangrove.

Namun potensi yang dimiliki Tambak Rejo ini belum tergarap secara optimal sehingga langkah konkrit berupa edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara efisien. Dalam PKM ini yang menjadi mitra adalah para anak-anak, pemuda, dan orang tua.

“Banyak kegiatan yang kami lakukan seperti memberi edukasi tentang mangrove dan lingkungan kepada para pemuda dan anak-anak selama tujuh minggu, pelatihan pengolahan mangrove, serta penanaman mangrove diwilayah Tambak Rejo,” ungkap Didik.

Kegiatan ini berjalan hingga mencapai lima bulan, dan warga pelan-pelan mulai tergerak untuk bisa memanfaatkan potensi alam yang ada. Salah-satunya adalah dengan pembuatan keripik mangrove yang sekarang diusulkan menjadi produk unggulan ibu-ibu PKK Tanjung Emas. Tidak hanya itu, berkat edukasi serta pelatihan yang telah dilakukan mampu menggerakkan warga Tambak Rejo untuk memanfaatkan potensi lainnya seperti pengolahan bandeng presto serta menggandeng salah satu mitra Lazis Baiturrahman untuk memberi pinjaman modal.

Rendy Hendika | unissula.ac.id

MUMBAI: The Bombay high court on Wednesday in an important order paved the way for construction on vacant plots in five layouts under the three-decade-old Bombay Urban Development Project (BUDP) at Versova, Gorai, Charkop, Malwani and Mulund that fall within the 50-metre mangrove buffer zone.

Hearing applications filed by Mhada and housing societies that had been allotted the plots in the late 80s and early 90s, a division bench of Chief Justice Mohit Shah and Justice Anil Menon, exempted it from a 2005 HC order that banned construction activities in the buffer zone. The court noted that the layouts had been substantially developed along with amenities and are located beyond an existing tarred road on the landward side. "The plots that fall in the 50-metre buffer zone but are part of an approved layout for which environmental clearance has been granted by the Union ministry of environment and forest, then it will be treated as falling in the Coastal Regulation Zone II," said the judges, adding, "It is clarified that when deciding on CRZ clearance, the Maharashtra Coastal Zone Management Authority will have to satisfy that the plot is beyond an existing tarred road on the landward side." The HC order will help other similarly placed projects, which had received environmental clearance.

They can now directly approach the MCZMA for approval. Bombay Environmental Action Group on whose PIL, the HC in 2005 had banned construction activities in mangrove areas in 2005, had contended that the plots fall within CRZ I, where no construction is permitted. They also sought that all buildings that had already been constructed between 1994 and 2003 when environmental clearances were granted be declared as illegal. 

 

THE TIMES OF INDIA

KOCHI, - Identifying live crab exports as a potential money spinner, the Indian seafood industry is all set to rear mangrove crabs, so as to scale up the export of the crustacean that commands high price in the global market, particularly in Southeast Asia. The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) has begun farming of crabs in the mangroves of Sindhudurg district in Maharasthra through coastal fishermen.


The UNDP-funded project, with the help of the forest department, has two objectives - to provide a sustainable livelihood for the fishermen and to protect the mangroves. It has identified 15 locations and work has begun in Devgud, Malvan and Vengurla taluks. "About 90 per cent of the life cycle of a crab happens in mangroves. So, they can be reared in ideal conditions. Green mangrove crab is a much sought-after variety and fetches a price of Rs 1,000 to Rs 1,400 a kg in the world market," said P Anilkumar, deputy director at MPEDA.
At present, mud crabs are reared in farms or ponds in states like Andhra Pradesh and Kerala The seeds are supplied by the Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture in Tamil Nadu, the R&D wing of MPEDA, which achieved a breakthrough in crab hatchery technology with one of the highest survival rates in the world. The seeds are farmed by the self help groups of local fishermen and then supplied to the exporters once it reaches full size in around ten months. Live crab exports, mostly done by air from Chennai and Mumbai, are at present pegged around Rs 220 crore annually and has grown only marginally over the past few years.

Once the mangrove rearing becomes widespread, MPEDA hopes to increase it several times. To ensure steady supply of seeds, the agency is in the process of setting up another hatchery in Maharashtra. The crab exports have not picked up in a big way in Maharashtra and Gujarat. "Unlike in Chennai, there aren't many exporters in Mumbai who can share the cost of booking and sending the consignment by air.

The airport insists on exporting a minimum of one container that will involve more cost for us. The government should allow us to send consignments of smaller lots as it will be difficult to source crabs during the off season," said Subhash Sutar, live crab exporter in Mumbai. Since it takes 10 months to rear the mangrove crabs, MPEDA is also planning to allow the fishermen to cultivate softshell crabs in the mean time.

THE ECONOMIC TIMES