Ekosistem mangrove merupakan komunitas tumbuhan pesisir yang memiliki manfaat sangat besar, antara lain sebagai daerah pemijahan jenis ikan tertentu, daerah asuhan ikan-ikan ekonomis penting, penyedia nutrien dan zat hara penting, serta fungsi fisik yang sangat besar seperti menjaga daerah pesisir dari abrasi dan gelombang besar dari laut.

Secara umum, kondisi mangrove di Indonesia sudah dalam tataran yang memprihatinkan, kondisi ini sebagian besar diakibatkan oleh penebangan mangrove untuk area pertambakan dan keperluan lainnya. Kerusakan-kerusakan ini pada dasarnya disebabkan ketidakpedulian sebagian masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove demi kelangsungan sumberdaya daerah pesisir. Pada umumnya mereka lebih mementingkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan kelangsungan kelestarian alam.

Atas dasar tersebut diatas, maka dilakukanlah upaya penanaman untuk menjaga kelestarian dan menumbuh kembangkan rasa kepedulian masyarakat serta generasi muda tentang arti pentingnya ekosistem mangrove. Usaha penanaman ini akan dilakukan oleh prajurit Pasmar-1 Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Sidoarjo serta seluruh elemen masyarakat lainnya, sebelum melaksanakan penanaman Mangrove terlebih dahulu diadakan sosialisasi teknik penanaman Mangrove oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Dr. Endang Suhaedy, APi, MM, MSi, di Aula Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Selasa (190515).

Pada sosialisasi teknik penanaman Mangrove tersebut dihadiri oleh Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang, Asintel Danpasmar-1 Letkol Marinir Supriyono, S.E dan Asrena Danpasmar-1 Letkol Marinir M. Hasintongan Silalahi, juga diikuti oleh para prajurit Korps Marinir dari Pasmar-1, TNI AD, Kepolisian, Instansi Pemerintah Daerah Sidoarjo,  LSM, Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Siswa-Siswi SMU, Karang Taruna setempat dan elemen masyarakat lainnya.

Sebelum dilaksanakannya sosialisasi tersebut, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo menyampaikan selamat datang kepada para peserta yang mengikuti sosialisasi ini dan berharap kepada seluruh peserta agar menyimak apa yang disampaikan tentang fungsi dan teknik penanaman mangrove tersebut.

Sementara itu, Komandan Pasmar-1 dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi yang tinggi kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang telah berkenan memberikan pembekalan serta sosialisasi tentang fungsi dan teknik penanaman Mangrove kepada seluruh elemen masyarakat yang turut hadir khususnya kepada para prajurit Pasmar-1.

Setelah selesai sambutan dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dari kedua belah pihak yaitu dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dan Pasmar-1 dan dilanjutkan dengan pembekalan tentang sosialisasi teknik penanaman dan pemeliharaan Mangrove yang disampaikan oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Dr. Endang Suhaedy, APi, MM, MSi dan bapak Dr. Bambang Suprakto serta kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama.

(Dispen Kormar)

PEKALONGAN – Sebanyak 41 siswa taman kanak-kanak (TK) dan 29 sekolah dasar (SD) mengikuti Lomba Mewarnai Gambar Mangrove tingkat TK dan SD di Pusat Informasi Mangrove, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Selasa (19/5).

Melalui lomba ini, penyelenggara ingin menanamkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan, terutama terhadap mangrove kepada anakanak sejak dini. Lomba ini diselenggarakan Dinas Peternakan, Pertanian dan Kelautan (DPPK) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Muara Rejeki dalam rangka mendukung pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

’’Kami ingin menumbuhkan sedini mungkin kecintaan dan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan, khususnya tanaman mangrove sebagai salah satu upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim,’’ kata Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Bidang Kelautan, DPPK Kota Pekalongan, Sri Yulianti.

Kawasan Mangrove Berkurang

Dalam lomba tersebut, penyelenggara telah menyiapkan beberapa gambar tanaman mangrove. Anak-anak dengan kreativitasnya kemudian mewarnai gambar mangrove tersebut dengan krayon. Untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dalam diri anak-anak, cara yang dipilih memang harus menyenangkan. Salah satunya melalui lomba mewarnai gambar.

Harapannya, kelak ketika mereka dewasa akan menjadi generasi yang mencintai dan peduli terhadap lingkungan, khususnya mangrove. Sebab ekosistem mangrove sangat penting dalam upaya meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim. Aniessa Delima Sari, Manajer Program Jejaring Ketahanan Kota-Kota Asia terhadap Perubahan Iklim atau Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN), Mercy Corps Indonesia, mengatakan, makin berkurangnya kawasan hutan mangrove di sepanjang pesisir Kota Pekalongan telah menyebabkan laju abrasi semakin luas dari tahun ke tahun. Menurut dia, dalam kurun waktu 40 tahun, daratan di Kota Pekalongan tergerus abrasi seluas 258,6 hektare (ha) atau rata-rata 2,2 hektare per tahun. Pada 2008, luasan abrasi di Kota Pekalongan telah 400 hektare.


SUARA MERDEKA

KENDARI - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, akan membangun kawasan Tracking Mangrove di Pulau Bungkutoko.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Agus Salim Safrullah mengatakan untuk tahap awal, lahan pembangunan kawasan ekowisata alam tracking Mangrove Bungkutoko seluas kurang lebih dua hektare.

"Lokasi ekowisata alam Tracking Mangrove berdekatan dengan Pelabuhan Kontainer Bungkutoko," katanya, Selasa (19/5/2015).

Dia menjelaskan, anggaran pembangunan kawasan ekowisata tersebut bersumber dari pemerintah pusat dengan total dana kurang lebih Rp1,5 miliar. Tracking mangrove ini dibangun dengan tujuan untuk pendidikan, penelitian dan tujuan wisata darat dengan cara membangun beberapa fasilitas pendukung.

Pembangunan kawasan ekowisata tracking mangrove Bungkutoko tersebut juga sebagai upaya pelestarian mangrove di kota itu. "Kawasan ini dibangun dengan anggaran satu tahun. Kawasan ini akan tuntas tahun 2016," katanya.

BISNIS SULAWESI

MEDAN -DPRDSU menilai, komitmen pemerintah untuk  menyelamatkan alih fungsi hutan mangrove (bakau) sangat lemah. Padahal pengrusakan hutan mangrove dilakukan sudah  secara kasat mata, tidak lagi sembunyi-sembunyi.

Pernyataan tersebut disampaikan sejumlah personel Komisi B DPRDSU kepada Waspada di gedung dewan, Senin (18/5). Mereka adalah Donald Lumbanbatu, Aripay Tambunan, Guntur Manurung dan Ramses Simbolon.

Aripay mengatakan, alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit, tambak dan lainnya pasti perbuatan ilegal. Sebab, hal itu dilarang oleh peraturan. ‘’Karena itu yang namanya alih fungsi hutan bakau pasti perambahan. Itu berarti kejahatan,’’ katanya.

Ditambahkan anggota Komisi B lainnya Guntur Manurung, alih fungsi hutan mangrove di Sumut sudah sangat keterlaluan. Pengusaha terlihat dengan bebasnya menebangi tanamanan bakau dan menggantinya dengan kelapa sawit. Itu dilakukan secara terangterangan.

Komisi B, menurut Guntur, sejak beberapa waktu lalu sudah meninjau beberapa lokasi. Diantaranya di Deliserdang. ‘’Secara kasat mata jelas sekali terlihat kalau hutan bakau sudah beralih menjadi kebun kelapa sawit,” katanya.

Hal yang membuat masalah ini menjadi aneh, kata Guntur, adalah sikap pemerintah yang sepertinya tidak peduli terhadap perambahan itu. Sampai saat ini, tidak pernah terdengar ada perusahaan yang ditindak karena merambah hutan bakau. “Sementara alih fungsi terus dilakukan,” tambahnya.

Anggota dewan Ramses Simbolon menyebutkan, untuk masalah alih fungsi hutan mangrove ini, Komisi B DPRDSU juga sudah pernah mengeluarkan rekomendasi. Yakni, meminta pihak kepolisian untuk menindak pelaku perambah hutan bakau.

Diakuinya, tanggapan pemerintah terhadap alih fungsi hutan mangrove ini sangat rendah. Itu membuktikan bahwa keberpihakan pemerintah kepada nelayan tradisional dan lingkungan juga sangat rendah.

Padahal, menurut Ramses, instansi yang membidangi masalah lingkungan ini sudah sangat banyak. Tidak saja oleh Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten, tapi ada juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). “Bahkan khusus untuk mengawasi hutan mangrove, telah dibentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah  Kementerian Kehutanan,” katanya.

Harusnya, kata personel Komisi B DPRD Sumut, pemerintah tidak menutup mata lagi  terhadap pengrusakan hutan bakau yang terjadi. Perambahan hutan mangrove di Sumut sudah sangat mengkhawatirkan.

Disebutkan anggota dewan, nelayan tradisional yang hanya mengandalkan keberadaan hutan bakau sebagai tempat mencari nafkah, kini semakin terancam.

Paluh-paluh tempat mereka mencari ikan, kini sudah ditutup oleh pengusaha yang kemudian menjadikan lahan itu sebagai kebun kelapa sawit.

WASPADA

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanian menyampaikan sekitar dua hektare lahan mangrove di Surabaya mengalami rusak parah akibat terlilit sampah sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon.

"Dua hektare luas lahan mangrove (hutan bakau) di Surabaya rusak parah karena sampah," ujar Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Joestamadji di sela peninajuan di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Surabaya, Sabtu (16/5).

Lahan mangrove di Surabaya mencapai 700 hektare yang terbentang dari Sungai Lamong hingga Sungai Gunung Anyar. Berdasarkan data yang dimilikinya, saat ini terdapat 200 hektare mangrove mengalami rusak, namun tidak parah sehingga tetap bisa tumbuh dan hijau kembali.

"Berbeda dengan dua hektare yang rusak parah dan ini sangat memprihatinkan. Kami minta warga sadar dengan tidak membuah sampah di sungai karena sangat berpengaruh terhadap tanaman maupun satwa sekitarnya," katanya.

Mengantisipasi masuknya sampah yang dibawa dari sungai ke lahan mangrove, pihaknya telah membuat jaring-jaring sebagai penahan agar tak sampai terkena batang maupun akar mangrove.

"Tapi kekuatan jaring tetap tidak bisa menahan semua sampah yang masuk. Jalan satu-satunya yakni dengan manual atau tenaga manusia," katanya.

Selain sampah, penyebab kerusakan mangrove lainnya juga ulat yang memakan daun-daun sehingga mengakibatkan kerusakan, meski tidak dikategorikan parah.

REPUBLIKA

PAMEKASAN – Damanhuri, 50, pemilik tambak garam di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, geram dengan tindakan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madura. Penyebabnya, lahan miliknya ditanami pohon mangrove oleh orang yang diduga suruhan Perhutani. Bahkan Damanhuri menuding, Perhutani akan merampas 2 hektare tambak garam kepunyaannya.

Damanhuri mengaku kecewa karena pihak Perhutani melakukan tindakan tidak etis. Seharusnya, kata dia, Perhutani terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik lahan sebelum menanam mangrove. Dia menyatakan membeli tambak garam itu kepada Khalifah pada 1993 lalu lengkap dengan sertifikatnya. Bahkan ketika dicek ke agraria, sertifikat tersebut asli.

”Saya sudah 23 tahun mengelola lahan itu. Tapi kenapa baru sekarang seolah-olah akan dipermasalahkan,” keluhnya, kemarin (13/5).

Menurut Damanhuri, jika lahan tersebut memang bermasalah di mata Perhutani, seharusnya ada penjelasan terlebih dahulu. Namun hingga kini belum ada keterangan dari Perhutani terkait penanaman pohon mangrove di lahan tersebut. Tindakan Perhutani yang sepihak tersebut dinilai menyalahi aturan.

”Silakan datang kepada saya secara baik-baik, lalu jelaskan mengenai status lahan tersebut jika memang bermasalah,” ungkapnya.

Damanhuri yakin dirinya adalah pemilik sah lahan yang jadi tambak garam tersebut. Sebab, pembelian lahan jelas dan sejak awal telah ada pengajuan ke kepala desa hingga dinaikkan ke agraria. ”Karena kalau beli hutan lindung, saya tidak mungkin mau. Saya beli berdasarkan sertifikat, dan kalau lahan ini sejak awal memang bermasalah, tidak mungkin akan terbit sertifikat,” beber dia.

Bambang, keluarga dekat Damanhuri menambahkan, tanaman pohon mangrove tersebut nantinya akan merusak kualitas garam. Sebab jika pohon itu sudah besar, akan mengganggu pengkristalan garam.

”Tapi kalau pohon itu kami cabut dan dimatikan, mereka (Perhutani, Red) pasti akan mempermasalahkan. Karena itu, seharusnya mereka juga tidak asal menanam pohon di lahan milik orang,” tegas Bambang.
Sementara itu, Humas Perum Perhutani KPH Madura Suhartono tidak mau memberikan penjelasan. Menurut dia, terkait penanaman pohon mangrove yang dipermasalahkan, sepenuhnya menjadi kewenangan Administratur KPH Madura.

”Lebih jelasnya silakan konfirmasi kepada administratur saja. Tapi yang bersangkutan masih keluar kota,” ujar Suhartono.

 RADAR MADURA

* Perusahaan Asing Dituntut Hentikan Penutupan 10 Paluh di Hamparan Perak dan Marelan

Jumat, 15 Mei 2015 | 10:24:11

Medan (SIB)- Nelayan tradisional Kelurahan Terjun dan Sei Pasir Medan mendesak DPRD Sumut bekerja sama dengan aparat terkait untuk segera menindak tegas perusahaan perusak lingkungan hutan mangrove, tempat berkembangnya ikan, udang dan kepiting, Perusahaan Manggrove menghabiskan sumber pencaharian nelayan.

"Perusahaan yang merusak lingkungan telah mendzolimi kami. Tempat ikan, udang dan kepiting, berkembang biak, yakni hutan bakau tempat kami mencari nafkah telah dirusak perusahaan perusak lingkungan. Kami minta aparat penegak hukum segera menindaknya," kata koordinator aksi Rahman saat berorasi di depan gedung DPRD Sumut, Selasa (12/5).

Kerusakan lingkungan itu dikarenakan  eksploitasi pengerukan pasir sungai dan penebangan pohon mangrove. Selain itu, perusahaan asing dan lokal di kawasan perairan Sumut, seperti Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Hamparan Perak menutup 10 paluh (anak sungai), yakni Paluh Udang, Luka, Lumpur, Kurau, Besar, Pelakak, Sorong, Benteng, Tiga dan Paluh Babi. "Hentikan penutupan paluh dan penebangan mangrove serta pengerukan pasir. Buka kembali lahan tempat nelayan tradisional mencari nafkah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rahman menyampaikan kekecewaanya terhadap anggota DPRD Sumut yang sempat melihat kondisi limbah perusahaan namun hingga kini tidak ada tindakan. Disempaikanya juga kekecewaan kepada pemerintah Dinas Perikanan Deliserdang, Camat Hamparan Perak, Kepala Desa Palu Kurau yang diduga tidak menindaklanuti laporan nelayan yang dilengkapi dengan identitas pelapor.

 "Sudah pernah datang anggota dewan, tapi apa penyelesaianya sampai sekarang. Kami hanya dapat janji - janji, tapi tidak terealisasi" katanya kepada anggota Komisi A DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan dan Burhanuddin yang menerima aspirasi warga nelayan.

Burhanuddin dan Sutrisno dalam kesempatan itu meminta agar massa nelayan mengirimkan laporan resmi disertai data lengkap dan identitas pelapor. Hal itu untuk melengkapi prosedur, sehingga bisa ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat Komisi A dengan mengundang pihak-pihak terkait.

"Kami minta agar ini dilaporkan secara lengkap. Biar dewan mengundang perusahaan perusak hutan mangrove dan penambang pasir beserta masyarakat nelayan yang dirugikan juga pihak terkait yang terlibat masalah perusakan ini," kata Sutrisno sembari meminta masyarakat nelayan bersabar menyikapi permasalahan ini.


HARIAN SIB

DENPASAR - Memperingati hari bumi, warga Desa Serangan, Denpasar, Bali, menanam 500 pohon mangrove yang dikembangkan di darat dengan air tawar.

Sejatinya tanaman mangrove yang selama ini dikenal hidup di air payau (percampuran air tawar dan laut) dan menjadi salah satu syarat hidup tumbuhnya mangrove.

Melalui tangan dinginnya, Wayan Patut bersama rekan-rekannya di kelompok Serangan Bersinar Indah (SBI) dan Sahabat Karang Serangan (SKS) berhasil melakukan uji coba budidaya mangrove di darat dengan air tawar.

Hal ini belum lazim dilakukan, namun dari hasil uji coba tersebut, setidaknya saat ini terdapat 8 jenis mangrove yang telah berhasil tumbuh dengan baik yaitu Soneratia sp, Rhizopora Apiculata, Rhizopora sp, Xylocarpus sp, Pemphis sp, Lumnitzera sp, Bruguiera gymnorhiza, dan Avicenia sp.

Saat ini Wayan Patut dipercaya oleh PT BTID ditunjuk sebagai salah satu fasilitator untuk menjalankan program Pengembangan Ekologi Terpadu (PET) yang dilakukan di desa Serangan, bukan tanpa alasan.
Selain sebagai salah satu tokoh pecinta lingkungan di Desa Serangan, yang pada tahun 2011 juga mendapatkan Kalpataru kategori penyelamatan lingkungan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kalpataru diberikan karena melihat semangat, kerja keras, komitmen dan perjuangannya yang sangat panjang dan atas keberhasilannya mengembangkan budidaya terumbu karang dan kuda laut untuk pelestarian lingkungan pesisir dan laut di Desa Serangan.

Apa yang dilakukan tentu tidak mudah dan ini satu diantara bentuk apresiasi perusahaan atas apa yang telah dialukakannya.

Melalui momentum peringatan hari bumi, dengan kegiatan penanaman mangrove yang melibatkan warga masyarakat Desa Serangan, pihak perusahaan berharap akan tumbuh generasi-generasi muda lainnya seperti Wayan Patut yang peduli terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam yang ada di Desa Serangan.
Wayan Patut menambahkan, penanaman Mangrove yang dilakukan untuk memperingati hari bumi, Rabu (22/4) juga berharap, tidak hanya selesai setelah penanaman mangrove ini dilakukan, namun harus dilakukan terus menerus.

Dan kegiatan ini harus dilihat dan dimaknai bahwa, kita hidup dan dihidupkan dari alam yang diciptakan oleh Tuhan, maka selayaknya kita harus menghormati dan menghargai alam dengan memanfaatkan secara arif dan bijaksana, untuk kelestarian sumber daya alam tersebut dan kehidupan generasi kita selanjutnya.

TRIBUN BALI

 

PEKANBARU: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskalut), H Surya Maulana menyebut, dengan luas mencapai 143 ribu hektar, Provinsi Riau bakal menjadi pusat riset dan pengembangan Hutan Mangrove di Pulau Sumatera.

Dia menjelaskan, saat ini hutan mangrove di beberapa daerah pesisir di Riau masih terjaga kelestariannya.

"Dengan kondisi itu, Kita berharap Riau menjadi sentra riset, pembelajaran pengembangan mangrove di Sumatera. Karena masih ada 143 ribu hektar mangrove di Riau,"jelas Surya, Selasa (10/3).

Surya memaparkan, dari beberapa daerah di Riau, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan daerah yang paling luas hutan mangrove-nya, yakni mencapai sekitar 105 ribu hektar. Inisiasi program pengembangan mangrove ini menurutnya sudah dimulai. Dengan mulai melakukan indentifikasi potensi hutan mangrove di Riau.

"Tahun 2015 ini, kita menargetkan sudah bisa masuk dalam APBN," jelasnya.

Surya menambahkan, sebelum itu juga akan dilakukan restorasi mangrove di bagian tertentu. Selanjutnya, membangun pengelolaan seperti, pusat-pusat pembelajaran dan eko wisata alamnya. Dia berharap, program ini dapat berjalan dengan baik.

"Kita berharap ini bisa terwujud, terlebih jenis mangrove di Riau ini ada enam jenis, ini merupakan yang terlengkap di Indoensia. Untuk tahap awal, tahun ini program itu telah kita laksanakan di Pulau Cakung dan Pulau Cawan,"harapnya.

RIAU GO ID

On Valentine's Day, two of the 176 newlyweds in Puerto Princesa City, Palawan plant mangrove propagules in Barangay San Jose as part of Mayor Edward Hagedorn's 'Love Affairs With Nature' project.

Image By" Danny Pata


http://www.gmanetwork.com/news/photo/15606/newlywed-couples-plant-mangrove-propagules-in-puerto-princesa